Dalam kesempatan berbeda, ekonom menilai rencana Kementerian Keuangan membubarkan satgas BLBI akan turut mencoreng rapor pemerintah dalam komitmennya untuk menyelesaikan kasus BLBI yang merugikan negara sangat besar.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, tidak hanya optimalisasi aset, satgas itu juga menjadi simbol keseriusan pemerintah menagih utang-utang yang turut jadi beban rakyat.
"Ketika Satgas dibubarkan, sementara pemulihan asetnya belum sepenuhnya tuntas, muncul kesan bahwa ada kompromi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan kerja Satgas," ujarnya saat dihubungi.
Hal itu juga dikhawatirkan dapat menimbulkan keraguan publik terhadap konsistensi pemerintah dalam menuntaskan kasus BLBI yang bernilai sangat besar dan bersejarah dalam konteks moral hazard ekonomi masa lalu.
Dia juga menggarisbawahi publik mesti terus mengawal proses rencana pembubaran satgas yang akan berakhir dengan tangan kosong tanpa hasil apapun.
"Satgas ini perlu dikawal agar jangan sampai menjadi simbol “pelunakan” terhadap para obligor dan debitur BLBI yang masih menunggak. Idealnya, fungsi dan mandat Satgas tidak diakhiri begitu saja, melainkan diintegrasikan ke dalam struktur penegakan hukum dan keuangan negara yang lebih kuat dan transparan," tutur dia.
(lav)
