Pada kesempatan yang sama, Laode juga mengonfirmasi impor base fuel tahap kedua oleh Pertamina sudah tiba di Tanah Air dengan volume 100.000 barel.
Jumlah tersebut setara dengan impor tahap pertama oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN) yang tiba di Indonesia pada pekan lalu, Rabu (24/9/2025).
“Sama dengan kargo pertama, 100.000 [barel] barangnya. [...] Kargonya dua, jadi ya sama dengan kargo pertama 100.000 barel,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM kepada awak media, Jumat (3/10/2025).
Laode mengatakan, berdasarkan laporan dari Pertamina, kargo BBM dasaran impor tahap kedua tersebut telah tiba di Tanah Air sejak kemarin, Kamis (2/10/2025).
Sekadar catatan, Pertamina telah mendatangkan kargo base fuel tahap pertama sejumlah 100.000 barel pekan lalu. Pengadaan tersebut ditujukan untuk menambal kebutuhan BBM jenis bensin dari operator SPBU swasta yang tengah mengalami kekosongan.
Pada awalnya, PT Vivo Energi Indonesia menyatakan komitmen untuk menyerap 40.000 barel dari impor tahap pertama tersebut.
Namun, dalam perkembangannya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar—dalam rapat bersama Komisi XII DPR pada Rabu (1/10/2025) — mengungkapkan operator SPBU Vivo itu membatalkan niat belinya lantaran BBM dasaran yang didatangkan Pertamina tidak memenuhi kriteria akibat mengandung etanol 3,5%.
Ketentuan dari Ditjen Migas Kementerian EDM, padahal, membolehkan kandungan etanol hingga 20% dalam bahan bakar minyak.
Pakar industri migas sekaligus Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo sebelumnya mengatakan BBM di SPBU swasta berpotensi baru tersedia pada awal 2026, jika BU hilir migas swasta tidak kunjung menyepakati tawaran base fuel yang dijual oleh Pertamina.
Skenario tersebut bisa terjadi, sebab pengadaan impor BBM bagi operator SPBU swasta untuk 2026 tidak memiliki permasalahan seperti yang terjadi saat ini.
Saat ini, kata Hadi, sejumlah perusahaan SPBU swasta seperti Shell, Vivo, hingga BP-AKR sedang mengalami kelangkaan pasokan sebab tidak mendapatkan izin impor baru untuk menambal pasokan hingga akhir tahun.
“Benar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa paling aman [BBM di SPBU swasta baru tersedia] awal tahun berdasarkan pengajuan kuota yg baru WP&B [program kerja dan anggaran] 2026,” kata Hadi.
Hadi memprediksi rencana program kerja dan anggaran 2025 yang diajukan operator SPBU swasta ke pemerintah tidak akan menghadapi permasalahan yang pelik, seperti ditolaknya penambahan impor BBM oleh SPBU swasta saat ini.
Akan tetapi, dia juga mewanti-wanti agar BU hilir migas swasta menyampaikan volume penjualan dan kebutuhan BBM secara akurat dalam rencana program kerja dan anggaran 2026 untuk menghindari permasalahan yang saat ini terjadi.
“Misalnya dua kali lebih besar dari kuota 2025, sehingga longgar volumenya. Kuota lebih baik lebih, daripada kurang, tetapi ya jangan berlebih. Kalau mepet atau malah kurang, proses tambahan kuota akan ruwet lagi seperti tahun ini,” tegas Hadi.
(wdh)
