Budi menjelaskan pemerintah akan memperkuat basis data pemantauan gizi. Ia mencontohkan, saat program penurunan stunting dulu menggunakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pemantauan dilakukan setahun sekali, lalu kini dua tahun sekali karena prevalensinya menurun.
Mulai 2026, pemerintah akan melaksanakan survei gizi nasional yang memasukkan indikator khusus MBG. Dengan begitu, pemerintah bisa melihat perbandingan daerah yang sudah menerima program dan yang belum.
"Kita harapkan nanti ada basis data penelitian yang menunjukkan dampak MBG sehingga bisa dipakai untuk perbaikan kebijakan," kata Budi.
Tenaga Gizi dan Sanitarian Dikerahkan Membantu MBG
Selain penguatan survei, Kemenkes juga akan mengerahkan tenaga gizi dan sanitarian untuk mendukung implementasi MBG di lapangan.
Budi mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 9.000 tenaga gizi di puskesmas yang siap membantu. "Infrastruktur dan orangnya sudah ada, jadi ini bisa membantu BGN," tegasnya.
Tenaga sanitarian lingkungan yang jumlahnya hampir 9.000 orang di seluruh kabupaten/kota juga akan dilibatkan. Mereka berperan dalam memantau kondisi dapur dan bahan makanan yang digunakan. "Kemarin saat rapat koordinasi dengan Mendagri, kita juga sudah sampaikan hal ini," jelas Budi.
Dengan sinergi tersebut, Kemenkes berharap pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga berdampak nyata pada perbaikan status gizi anak-anak Indonesia. Pemerintah menargetkan evaluasi berbasis data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan ke depan.
(dec/spt)
