"Itu bukan program populis. Itu salah satu kaki dari tiga kaki Sumitronomics," kata dia. "Jadi itu bukan sembarangan, biar saja [saat ini[ itu jalan. Programnya juga gak jelek, kan bagus."
"Nanti saya perbaiki kondisi ekonomi di sini, optimisme makroekonomi, terus kondisi ease of doing business atau kemudahan melakukan usaha di sini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan cepat," imbuhnya menegaskan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis baru Rp13,2 triliun sampai Agustus 2025. Angka ini 18,6% dari total pagu awal Rp71 triliun. Jika dibandingkan total pagu outlook yang sebesar Rp171 triliun, persentase penyerapannya bahkan masih rendah.
Tetapi, pada saat yang bersamaa, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana justru meminta tambahan anggaran senilai Rp28 triliun tahun ini. Dia berjanji akan menyerap anggaran itu semaksimal mungkin.
""Rp71 triliun itu insyaallah akan terserap. Bahkan mungkin kita akan minta tambahan untuk dana stand by yang sudah disiapkan Presiden," ujar Dadan kepada wartawan usai bertemu dengan Menkeu Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat pekan lalu.
"Kemungkinan besar yang bisa kita serap adalah tambahan senilai Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun di tahun ini," imbuhnya menegaskan.
(ain)
