Ia mengingatkan bahwa program MBG melibatkan dana triliunan rupiah, sehingga harus dikelola secara serius dan transparan.
"Jangan sampai program yang seharusnya mendukung hak anak, justru menghancurkan hak anak. Harus ada pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Kak Seto juga meminta pemerintah memperkuat sistem kontrol kualitas, baik dari penyedia makanan hingga proses distribusi, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan anak-anak tetap terlindungi.
Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September tercatat 5.360 anak menjadi korban keracunan MBG. Jumlah ini diperkirakan lebih tinggi karena banyak kejadian diduga ditutup-tutupi oleh sekolah atau pemerintah daerah.
Salah satu insiden baru terjadi di Bandung Barat, di mana 842 siswa di Cipongkor dan Cihampelas dilaporkan mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG. Sekolah dan Dinas Kesehatan setempat lalu menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat koordinasi antara Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan aparat hukum.
Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini mengumumkan bahwa jumlah korban keracunan MBG mencapai 5.914 orang dengan 70 kasus hingga 25 September 2025. Angka ini melonjak dari pekan sebelumnya, yang tercatat 4.711 korban.
(fik/ros)
