Kendati demikian, Eniya menerangkan, proyek pembangkit surya skala besar itu masih dalam tahap identifikasi.
Saat ini, menurut Eniya, terdapat sekitar 21 pabrik yang beroperasi di Indonesia berkaitan dengan rantai pasok perakitan panel surya.
“Terus ada 4 pabrik baru besar ya. Misalnya seperti Trina, Lesso, terus Longji. Longji baru dibangun ya. Terus ada satu lagi saya lupa yang ada di Batang itu. Jadi ada 4,” tegas dia.
Eniya mengatakan kementeriannya sedang mengidentifikasi kebutuhan pasokan komponen panel surya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.
Dia juga belum dapat memastikan apakah proyek PLTS berkapasitas total 100 GW tersebut akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, atau tidak.
“Kita masih bahas dengan Pak Menteri,” ujar dia.
Diragukan Pakar
Sebelumnya, pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menyatakan biaya tarif listrik PLTS di Indonesia masih terbilang mahal, sehingga rencana pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW di Koperasi Desa Merah Putih diprediksi sulit dilakukan tanpa bantuan insentif fiskal.
Yayan menjelaskan tarif listrik PLTS di Tanah Air berkisar antara US$0,12—US$0,15 sen per per kilowatt hour (kWh), atau masih terpaut jauh dengan biaya tarif listrik di negara-negara pengguna PLTS lainnya.
Sebagai perbandingan, tarif listrik dari PLTS di Uni Eropa (UE) adalah sekitar US$0,09—US$0,11 sen per kWh, Brasil US$0,07—US$0,09 sen per kWh, dan China US$0,04—US$0,06 sen per kWh.
Dari sisi biaya investasi, belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk PLTS di Tanah Air juga diperkirakan sekitar US$1 juta per megawatt (MW).
Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Brasil yang berkisar antara US$1,8—US$2 juta per MW, maupun Uni Eropa yang bisa mencapai US$2,5—US$3 juta per MW.
Akan tetapi, Indonesia masih tertinggal dari China yang bisa menekan biaya lebih murah, yakni sekitar US$700.000—US$850.000 per MW.
Dengan demikian, Yayan mendorong agar pemerintah memberikan insentif secara terukur bagi industri panel surya di Indonesia, serta memberikan stimulus tersebut terhadap pembangunan proyek-proyek PLTS seperti PLTS 100 GW yang dicanangkan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih.
“Paling-paling ya itu untuk pengadaan, tetapi nanti itu mungkin saya menyebutnya subsidi 'swap' [subsidi silang] ya, jadi subsidi swap itu katakan subsidi konsumennya dikurangi, misalkan sekian triliun, tetapi mereka dibangun renewables seperti itu,” kata Yayan ketika dihubungi, Selasa (23/9/2025).
Menurut dia, subsidi listrik secara langsung yang menyasar ke konsumen tidak akan cocok diterapkan dalam sistem PLTS.
Dia mendorong agar pemerintah memberikan insentif kepada industri pendukung PLTS, serta proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut.
“Akan tetapi, kan itu harus nanti di hematnya berapa persen itu harus ditulis; dan juga instrumennya ini harus benar, karena kalau misalkan kita lihat instrumen fiskalnya itu masih belum matang tuh, harus dipikirkan lagi,” ujar Yayan.
(azr/naw)
