Pernyataan tersebut dianggap bertolak belakang dengan tradisi panjang Amerika yang menjunjung kebebasan berbicara dan kebebasan pers sebagaimana diatur Konstitusi.
Sejauh ini, sebagian besar anggota Kongres dari Partai Republik memilih diam atau mendukung Trump. Beberapa mengatakan bahwa keputusan ABC menangguhkan Kimmel adalah urusan internal perusahaan, bukan kewenangan Komisi Komunikasi Federal (FCC).
ABC, anak usaha Walt Disney Co, pada Rabu lalu mengumumkan penayangan Jimmy Kimmel Live! dihentikan tanpa batas. Keputusan ini muncul setelah Nexstar Media Group, pemilik puluhan stasiun afiliasi ABC, menyatakan akan menarik program itu karena dianggap “ofensif dan tidak sensitif.”
Trump mendukung langkah tersebut. “Kimmel dipecat karena ratingnya buruk, lebih dari apa pun. Ia juga berkata hal yang mengerikan tentang seorang pria hebat bernama Charlie Kirk,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. “Jadi, entah mau disebut kebebasan berbicara atau tidak, faktanya ia dipecat karena tidak berbakat.”
Komentar Kimmel memicu kemarahan sejumlah tokoh konservatif dan bahkan mendapat sorotan dari pejabat administrasi Trump. Ketua FCC Brendan Carr mengatakan pihaknya punya dasar kuat untuk menindak Kimmel, ABC, dan Disney. FCC memang memberikan lisensi bagi stasiun televisi lokal, meski tidak mengatur lisensi jaringan nasional.
“Kami akan terus memastikan lembaga penyiaran bertanggung jawab terhadap kepentingan publik,” kata Carr di Fox News. “Kalau penyiar tak suka solusi sederhana itu, mereka bisa mengembalikan lisensinya ke FCC.”
Kritik pun bermunculan. Kelompok senator Demokrat, termasuk Chuck Schumer, menilai FCC sedang disalahgunakan. “Peran FCC bukanlah menjadi sensor keliling yang menargetkan penyiar berdasarkan komentar politiknya,” tulis mereka dalam surat kepada Carr.
Sementara itu, beberapa anggota Partai Republik memperingatkan agar pemerintah tidak terlihat menggunakan kekuasaan untuk menekan kebebasan berbicara. Senator Rand Paul menegaskan, meski Amandemen Pertama tidak melindungi seseorang dari pemecatan akibat ucapannya, FCC tidak seharusnya ikut campur.
Trump juga terus menekan media yang menurutnya tidak adil. Tahun lalu, ABC sepakat membayar 15 juta dolar AS untuk menyelesaikan gugatan pencemaran nama baik yang diajukannya. Pekan ini, Trump kembali menggugat The New York Times senilai 15 miliar dolar AS.
“Gugatan ini tidak berdasar. Tidak ada klaim hukum yang sah, ini hanyalah upaya untuk membungkam jurnalisme independen,” demikian pernyataan resmi New York Times. “Kami akan terus mengejar fakta tanpa takut atau pilih kasih, dan membela hak Amandemen Pertama bagi jurnalis.”
Kekhawatiran tentang kebebasan pers pun semakin meluas. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengingatkan bahwa kebebasan berbicara adalah bagian dari nilai dasar negaranya. “Kami memperjuangkannya bahkan di Perang Dunia II, bersama Amerika,” ujarnya.
Kontroversi ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan global soal regulasi ujaran kebencian. Awal pekan ini, polisi Inggris menangkap empat orang atas dugaan “komunikasi berbahaya” setelah memproyeksikan gambar Trump dan Jeffrey Epstein di Kastil Windsor sebagai bentuk protes terhadap kunjungan Trump.
(bbn)
