“Kebayang kalau kita pengusaha, terus kita dipaksa oleh pemerintahnya untuk beli dari kompetitor kita sendiri. Nah, kompetitor kita kan bisa bisa melakukan apa saja,” tegas Moshe.
Kesepakatan Tarif
Adapun, impor BBM yang rencananya dilakukan Pertamina tersebut akan berasal dari perusahaan Amerika Serikat (AS). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memastikan pembelian BBM tersebut akan terhitung sebagai bagian realisasi kesepakatan dagang Indonesia-AS terkait dengan negosiasi tarif.
Dalam hal ini, Moshe menagih kajian yang dilakukan pemerintah ihwal untung–rugi impor sejumlah komoditas migas dari AS. Menurutnya, pemerintah tak boleh serta-merta tunduk kepada AS karena diancam dikenakan tarif perdagangan.
Jika kesepakatan dagang tersebut merugikan, menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang pembelian komoditas migas dari AS.
“Nah, itu yang saya sarankan Pemerintah untuk secara bijak melakukan keputusan yang benar-benar menguntungkan masyarakat, menguntungkan Indonesia; bukan menguntungkan pihak lain, apalagi pihak Amerika,” ucap Moshe.
Untuk diketahui, dua perusahaan SPBU swasta yakni Shell Indonesia dan BP-AKR melaporkan kelangkaan stok sejak bulan lalu.
Dalam perkembangannya, Wakil Menteri ESDM Yuliot memastikan pengadaan BBM untuk kebutuhan SPBU swasta tersebut dilakukan satu pintu melalui Pertamina.
Untuk itu, Kementerian ESDM tengah mencocokan data kebutuhan BBM dari seluruh perusahaan SPBU termasuk milik Shell Indonesia dan BP-AKR–yang belakangan sedang mengalami kekosongan pasokan BBM.
Hingga saat ini, kementerian mengalkulasi bahwa kekurangan BBM untuk seluruh perusahaan SPBU hingga akhir tahun ini mencapai 1,4 juta kiloliter (kl).
“Jadi ya karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu [melalui Pertamina]. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi. Jadi ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya,” kata Yuliot ditemui awak media, di Kementerian ESDM, pekan lalu.
Yuliot juga menyatakan bahwa impor BBM tersebut akan melibatkan perusahaan AS. Akan tetapi, dia tak menjelaskan dengan tegas apakah Pertamina akan secara langsung membeli BBM dari perusahaan AS tersebut–atau justru melalui mekanisme lainnya.
Yuliot hanya memastikan pembelian BBM yang melibatkan perusahaan AS tersebut akan terhitung sebagai realisasi kesepakatan impor migas dari AS, dalam rangka kesepakatan negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintahan Donald Trump.
Sekadar catatan, Indonesia diganjar tarif sebesar 19%, lebih rendah dari sebelum pemerintah berunding dengan AS, yakni sebesar 32%.
Salah satu kesepakatan yang diteken RI-AS yakni kebijakan impor gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG), hingga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin senilai total US$15 miliar.
(azr/wdh)
