"Ini supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang. Itu saya perlu dukungan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], tutur dia.
DPR sebelumnya juga memang kembali menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang telah memangkas alokasi anggaran belanja transfer ke daerah dalam RAPBN 2026.
Sorotan tersebut diutarakan Anggota DPR kepada Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Kabinet Kerja Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu.
"Pemotongan transfer daerah, yang tadinya Rp1.100 triliun, sekarang cuma Rp680 triliun. Itu dampaknya besar sekali terhadap kegiatan di daerah," ujar Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng dalam rapat dengan pendapat (RDP), Rabu kemarin.
Mekeng mengatakan, kebijakan tersebut membuat sejumlah kepala daerah memutar otak untuk mencari anggaran pengganti yang telah dipotong oleh pemerintah pusat tersebut.
Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan turut menghambat pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah digenjot pemerintah.
"Makanya para kepala daerah sekarang pusing bagaimana menambal APBD mereka," tutur dia. "Kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi."
(ell)
