Drama politik ini menimbulkan keraguan atas pemungutan suara parlemen yang semula dijadwalkan paling cepat pada Kamis. Kondisi tersebut juga berisiko membawa Thailand kembali pada kebuntuan politik. Nilai tukar baht turun tipis 0,1% terhadap dolar AS menjadi 32,43, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun melemah 1 basis poin ke level 1,24%.
“Kita bisa mengantisipasi kekacauan yang lebih besar dalam beberapa pekan ke depan, ini benar-benar kacau,” ujar Napon Jatusripitak, koordinator Program Kajian Thailand di ISEAS-Yusof Ishak Institute. “Meskipun langkah People’s Party diklaim sebagai upaya mengatasi kebuntuan, pada kenyataannya justru menambah kekacauan yang terjadi.”
Kondisi ini diperkirakan semakin membebani perekonomian Thailand, yang sedang kesulitan bangkit dan tertinggal dari negara-negara tetangganya. Pemerintah bahkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan tahun ini hanya sekitar 2%, kurang dari setengah laju ekspansi Indonesia dan Filipina, terutama di tengah dampak perang dagang Presiden AS Donald Trump.
Langkah berikutnya masih belum jelas, terutama terkait kewenangan Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai dari Pheu Thai untuk membubarkan parlemen. Para pakar politik terbelah soal apakah seorang pemimpin sementara memiliki wewenang itu. Jika ada keputusan, maka tetap membutuhkan persetujuan Raja Maha Vajiralongkorn dan harus diumumkan dalam Royal Gazette.
Phumtham mengatakan kepada wartawan di Bangkok bahwa ia telah mengajukan permintaan pada Selasa malam. “Semua bergantung pada hak prerogatif kerajaan,” ujarnya.
Kisruh politik ini menambah panjang catatan instabilitas Thailand, yang kerap kali menyaksikan pergantian perdana menteri melalui keputusan pengadilan konstitusi maupun campur tangan militer.
Paetongtarn, putri mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, menjadi perdana menteri kelima yang terkait dengan keluarga Shinawatra yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kini, Pheu Thai hanya menyisakan satu kandidat potensial setelah kehilangan dua perdana menteri dalam kurun waktu sekitar satu tahun.
People’s Party menyatakan dukungannya baru berlaku setelah Anutin menandatangani kesepakatan tertulis dan secara terbuka berjanji akan memenuhi syarat tersebut. “Kami tidak akan bergabung dalam kabinet baru dan akan mengajukan mosi tidak percaya jika pemerintahan minoritas itu tidak menepati komitmen,” kata pemimpin People’s Party, Natthaphong Ruengpanyawut.
Meski dalam pemilu 2023 versi awalnya, Move Forward Party (cikal bakal People’s Party) berhasil meraih kursi terbanyak, partai itu gagal membentuk pemerintahan setelah dihalangi kelompok konservatif. Setahun lalu, Move Forward dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena sikapnya yang ingin melonggarkan undang-undang lese majeste (penghinaan terhadap monarki). Pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, juga dilarang berpolitik selama 10 tahun.
Kini, People’s Party yang tidak memiliki kandidat perdana menteri resmi, tetap unggul jauh dalam berbagai survei opini publik. Nama Natthaphong bahkan menempati posisi teratas sebagai politisi yang paling disukai untuk menduduki kursi perdana menteri.
(bbn)
