Patpicha Tanakasempipat - Bloomberg News

Bloomberg, Krisis politik Thailand semakin dalam pada Rabu (3/9), setelah partai-partai rival yang sama-sama tidak memiliki mandat jelas untuk memimpin, saling berusaha menjegal upaya satu sama lain dalam perebutan kursi perdana menteri.

Perkembangan terbaru di Bangkok menunjukkan jalan terjal menuju pembentukan pemerintahan baru, menyusul keputusan pengadilan pekan lalu yang memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena pelanggaran etika. Putusan itu memicu perebutan aliansi politik di parlemen.

Partai reformis People’s Party mengumumkan keputusan mengejutkan untuk mendukung politisi konservatif Anutin Charnvirakul dalam membentuk pemerintahan. Namun dukungan itu disertai syarat ketat: Anutin harus menggelar pemilu baru dalam waktu empat bulan. Sebagai partai paling populer sekaligus kingmaker, People’s Party diyakini akan meraih posisi kuat di majelis rendah yang memiliki kewenangan memilih perdana menteri.

Namun hanya beberapa menit setelah pengumuman itu, Partai Pheu Thai yang masih menguasai pemerintahan, menyatakan berupaya membubarkan parlemen. Langkah tersebut membutuhkan persetujuan kerajaan dan masih menuai ketidakpastian hukum. Jika disetujui, langkah ini berpotensi menggagalkan peluang Anutin.