Dalam kesempatan itu, presiden juga meminta seluruh bupati di Indonesia melanjutkan praktik efisiensi anggaran dengan memangkas anggaran-anggaran tidak produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia juga meminta para bupati untuk turun langsung ke masyarakat agar dapat mengetahui permasalahan yang selama ini dikeluhkan di daerahnya.
“Saya sudah lama jadi orang Indonesia, hati-hati lho rakyat kita ini sekarang pintar semua, rakyat kita punya gadget semua. Anda paling dekat sama rakyat anda harus peka sama rakyat, sosialisasi, dengarkan rakyat,” kata dia.
Hal ini seolah menyinggung polemik Bupati Pati Sudewo yang mendapat sorotan usai menetapkan rencana menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah tersebut hingga 250%. Dia berdalih hal ini dilakukan untuk mendongkrak pendapatan daerah dan juga penyesuaian tarif pajak usai 14 tahun tak mengalami kenaikan.
Kebijakan tersebut kemudian memicu kritik dan protes dari masyarakat. Alih-alih memberi penjelasan, Sudewo justru kembali melontarkan pernyataan kontrovesial yang memicu kemarahan masyarakat. Dia menantang warga Pati yang menolak kenaikan PBB tersebut.
Puncaknya, ribuan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/08/2025). Mereka tak lagi menuntut penghapusan kebijakan kenaikan PBB -- yang memang sudah dibatalkan Sudewo. Kini, mereka menuntut Sudewo untuk lengser dari kursi bupati. Hal ini pun memicu DPRD Pati menggelar rapat paripurna yang hasilnya membentuk Pansus Hak Angket terhadap sejumlah kebijakan Sudewo.
(azr/frg)
