Pada Agustus 2025, PKH memasuki tahap ketiga penyaluran. Dana bantuan disalurkan melalui bank atau kantor pos kepada keluarga yang sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Nominal bantuan PKH per kategori penerima adalah:

* Ibu hamil/nifas: Rp750.000

* Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000

* Siswa SD: Rp225.000

* Siswa SMP: Rp375.000

* Siswa SMA: Rp500.000

* Lansia: Rp600.000

* Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Dengan adanya skema berjenjang ini, pemerintah berharap bantuan bisa langsung menyasar kebutuhan spesifik keluarga penerima manfaat.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT merupakan program bantuan berupa uang elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pada Agustus 2025, bantuan ini juga memasuki tahap ketiga penyaluran.

Setiap keluarga penerima manfaat berhak memperoleh **Rp200.000 per bulan** untuk periode Juli, Agustus, dan September. Dengan demikian, total bantuan yang cair mencapai Rp600.000 per keluarga.

Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli beras, telur, minyak goreng, hingga bahan pokok lainnya di e-warung yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Program ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan rumah tangga miskin sekaligus mendukung distribusi pangan secara merata.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP merupakan bansos pendidikan yang diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini bertujuan menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan akses pendidikan.

Besaran dana PIP adalah sebagai berikut:

• Siswa SD: Rp450.000 per tahun

• Siswa SMP: Rp750.000 per tahun

• Siswa SMA/SMK: Rp1.800.000 per tahun

Dana ini biasanya dicairkan melalui rekening siswa penerima atau lembaga pendidikan yang ditunjuk pemerintah. Dengan bantuan tersebut, diharapkan siswa dapat memenuhi kebutuhan pendidikan seperti buku, seragam, maupun biaya transportasi sekolah.

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Selain program nasional, bansos juga disalurkan melalui mekanisme BLT Dana Desa. Bantuan ini menyasar masyarakat desa yang terdampak kondisi ekonomi dengan nominal berbeda di tiap wilayah, tergantung kebijakan desa masing-masing.

Pada Agustus 2025, BLT Dana Desa disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Nominalnya berkisar Rp600.000 hingga Rp900.000 per keluarga penerima manfaat.

Dana BLT ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi di tingkat desa dengan menjaga daya beli masyarakat.

Cara Mengecek Penerima Bansos Agustus 2025

Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos, pemerintah menyediakan beberapa kanal resmi. Proses pengecekan dilakukan dengan mudah baik secara daring maupun luring.

Langkah-langkah pengecekan bansos melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id adalah:

1. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat KTP.

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.

4. Ketik kode verifikasi yang tertera di layar.

5. Klik tombol Cari Data untuk melihat status penerima bansos.

Selain melalui website, pengecekan juga dapat dilakukan dengan:

Aplikasi Cek Bansos: Tersedia di Play Store dan App Store, cukup masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengecek status.

Datang ke kantor kelurahan/desa: Cara ini bisa ditempuh oleh warga yang kesulitan mengakses internet.

Dengan berbagai opsi ini, pemerintah berusaha memastikan keterjangkauan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Syarat untuk Mendapatkan Bansos

Tidak semua masyarakat bisa menerima bantuan sosial. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Syarat utama penerima bansos adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP yang sah.

2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin sesuai indikator kesejahteraan.

Apabila seluruh persyaratan dipenuhi, masyarakat bisa mendapatkan bansos sesuai program yang ditentukan.

Dampak dan Harapan dari Penyaluran Bansos

Bansos yang cair pada Agustus 2025 diharapkan mampu menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Dengan dana tambahan tersebut, masyarakat bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan anak, hingga menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi.

Namun, efektivitas bansos juga bergantung pada distribusi yang tepat sasaran. Pemerintah diminta terus memperkuat validasi data DTKS agar tidak terjadi kasus penerima ganda atau warga mampu yang ikut terdaftar.

Selain itu, transparansi penyaluran juga sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan. Mekanisme digitalisasi melalui KKS, aplikasi, dan sistem daring lain menjadi langkah yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan.

Penyaluran bansos pada Agustus 2025 kembali menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. Melalui program PKH, BPNT, PIP, dan BLT Dana Desa, jutaan keluarga penerima manfaat bisa mendapatkan tambahan dana untuk menopang kehidupan sehari-hari.

Masyarakat diminta aktif melakukan pengecekan penerima melalui kanal resmi, baik website, aplikasi, maupun kantor kelurahan. Dengan demikian, bansos bisa tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, tantangan utama pemerintah adalah menjaga akurasi data, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap rupiah bansos benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Dengan langkah ini, bansos tidak hanya sekadar program bantuan, tetapi juga instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

(seo)