Selain hambatan aplikasi, Rizal menuturkan para pengecer memiliki keterbatasan karena hanya dibatasi maksimal membeli 2 ton beras SPHP.
“Kalau kurang juga boleh, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pengecar. Karena pengecar kemampuannya beda-beda gitu kan dalam rata-rata rendah,” ujarnya.
Oleh karena itu, cabang Bulog yang ada di setiap wilayah juga ikut serta menjual beras SPHP khususnya ikut dalam operasi pasar.
“Bawa truk sampai ke pasar-pasar, jual di pasar. Mana yang kira-kira pasar yang mengalami kenaikan [harga beras], nah itu teman-teman gudang Bulog yang ada di wilayah, bawa truk itu ke situ jualan. Supaya mengintervensi harga beras itu menjadi turun,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo berpendapat mekanisme penebusan beras SPHP menggunakan aplikasi Klik SPHP menyulitkan pedagang pasar. Kebijakan tersebut dinilai tidak ramah terhadap para pedagang.
“Kebijakan aplikasi inilah yang kadang-kadang kita terlampau kepengen maju, modern tapi tidak pernah melihat kondisi, lapangan. Masyarakat itu belum semuanya aware terhadap masalah teknologi. Belum melihat teknologi semua, apalagi pedagang pasar,” kata Firman saat dihubungi, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, kesulitan penggunaan aplikasi tersebut hampir rata di setiap wilayah. Bahkan, beberapa waktu lalu dia mendapatkan laporan dari Kabupaten Grobogan ihwal aplikasi tersebut.
Dalam perkembangan terbaru, Perum Bulog melaporkan realisasi penyaluran atau distribusi beras SPHP baru mencapai 16 ribu ton atau 1,27% dari total target 1,3 juta ton hingga Desember 2025.
“Realisasi SPHP posisi per hari ini, realisasinya sudah mencapai 16.742.550 kilogram atau masih sekitar 1%-an dari penugasan Juli sampai dengan Desember,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhammad
Suyamto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan daring, Senin (11/8/2025).
Suyamto memaparkan realisasi provinsi dengan penyaluran beras SPHP tertinggi yakni Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.800 ton kemudian diikuti Jawa Timur sebanyak 1.300 ton. Sementara tiga provinsi terendah yakni DKI Jakarta sebanyak 603 ton, Papua Barat Daya 487 ton kg, dan Papua Selatan 930 ton.
(ell)
