Pada saat yang sama, dia menyarankan pemerintah tetap mengoptimalkan alokasi dana BPDPKS untuk mendukung program biodiesel non-PSO.
Akan tetapi, langkah tersebut akan menimbulkan masalah, sebab dana BPDPKS tidak akan mampu mempersempit selisih harga biodiesel dan solar untuk biodiesel B40 segmen non-PSO.
Dengan demikian, dia menegaskan pemerintah perlu menambah dana kelolaan BPDPKS, utamanya agar pembiayaan produksi biodiesel turut menyasar segmen non-PSO seperti saat mandatori B35 ke bawah.
Terlebih, lanjut dia, selisih harga biodiesel dengan solar makin melebar sehingga biaya produksi B40 menjadi kurang kompetitif.
“BPDPKS membatasi penggunaan dananya untuk menutup selisih harga biodiesel dan solar pada 2025, sehingga tambahan dana mungkin diperlukan untuk menurunkan harga biodiesel non-PSO,” tegasnya.
Untuk diketahui, ‘subsidi’ atau dukungan pendanaan biodiesel untuk program B40 dari BPDPKS pada tahun ini diproyeksikan sekitar Rp35,5 triliun, naik dari realisasi sepanjang 2023 senilai Rp26,23 triliun untuk menyokong program B35.
Alokasi ‘subsidi’ biodiesel pada 2025 hanya dibatasi untuk segmen PSO sebanyak 7,55 juta kiloliter (kl) dari total target produksi B40 tahun ini sebanyak 15,6 juta kl.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui penambahan alokasi dana BPDPKS untuk pembiayaan produksi B40 sebesar Rp16,8 triliun.
“Rp16,8 triliun untuk digunakan sampai dengan Desember, dan memastikan keberlanjutan B40,” kata Eniya melalui pesan singkat kepada Bloomberg Technoz.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan regulasi untuk membuat harga biodiesel B40 segmen non-PSO menjadi terjangkau.
“Nah kita lagi mencari formulasi agar perusahaan-perusahaan industri bisa memakai B40 dengan harga yang terjangkau,” kata Bahlil usai capaian kinerja semester I-2025 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Bahlil menambahkan kalangan industri nantinya bakal tetap menggunakan alokasi B40 non-PSO yang tidak mendapat subsidi pemerintah. Kendati demikian, harga yang diterima industri bakal lebih rendah ketimbang saat ini.
(azr/wdh)
