Dihubungi secara terpisah, Ekonom Energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti berpendapat penurunan harga biodiesel B40 non-PSO saat ini bisa ditempuh melalui intervensi langsung pemerintah yakni pemberian pendanaan langsung atau 'subsidi'.
Menurut dia, dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan tergerus sebab perlu mendanai produksi B40 segmen non-PSO agar harga jualnya tertekan turun. Saat ini, hanya biodiesel B40 segmen PSO saja yang mendapatkan dukungan pembiayaan produksi dari BPDPKS.
“Pasti menguntungkan bagi perusahaan tambang, tetapi ‘subsidi' akan membengkak. [Apakah memungkinkan?] Ya tergantung pendanaan dari BPDPKS,” kata Yayan ketika dihubungi, Selasa (12/8/2025).
Untuk diketahui, ‘subsidi’ atau dukungan pendanaan biodiesel untuk program B40 dari BPDPKS pada tahun ini diproyeksikan sekitar Rp35,5 triliun, naik dari realisasi sepanjang 2023 senilai Rp26,23 triliun untuk menyokong program B35.
Alokasi ‘subsidi’ biodiesel pada 2025 hanya dibatasi untuk biodiesel segmen PSO sebanyak 7,55 juta kiloliter (kl) dari total target produksi B40 tahun ini sebanyak 15,6 juta kl.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui penambahan alokasi dana BPDPKS untuk pembiayaan produksi B40 sebesar Rp16,8 triliun.
“Rp16,8 triliun untuk digunakan sampai dengan Desember, dan memastikan keberlanjutan B40,” kata Eniya melalui pesan singkat kepada Bloomberg Technoz.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan regulasi untuk membuat harga biodiesel B40 segmen non-PSO menjadi terjangkau.
“Nah kita lagi mencari formulasi agar perusahaan-perusahaan industri bisa memakai B40 dengan harga yang terjangkau,” kata Bahlil usai capaian kinerja semester I-2025 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Bahlil menambahkan kalangan industri nantinya bakal tetap menggunakan alokasi B40 non-PSO yang tidak mendapat subsidi pemerintah. Kendati demikian, harga yang diterima industri bakal lebih rendah ketimbang saat ini.
Produksi CPO
Pada perkembangan lain, BMI, lengan riset Fitch Solutions bagian dari Fitch Group, memprediksi pasokan CPO RI hanya mencukupi memenuhi kebutuhan biodiesel B50 pada 2026, tetapi sulit bertahan dalam jangka waktu panjang akibat peremajaan lahan perkebunan (replanting) yang lambat.
Walhasil, suplai CPO untuk menopang target mandatori biodiesel, yang ditarget terus naik hingga ke level B100, di Indonesia bakal kian menantang pada masa depan.
BMI memprediksi produksi minyak sawit Indonesia naik dari sekitar 45 juta ton pada 2024 menjadi lebih dari 50 juta metrik ton pada 2026. Rencana penerapan kebijakan pengalihan ekspor minyak sawit untuk kebutuhan domestik juga diprediksi memperkuat kebutuhan kelapa sawit untuk B50.
“Pada Mei 2025, Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan untuk mengalihkan 5,3 juta ton minyak sawit mentah dari ekspor ke produksi biodiesel B50. Kebijakan ini akan mengurangi volume ekspor dari 26 juta ton pada 2024 menjadi 21 juta ton pada 2026,” tulis BMI.
Meskipun begitu, tingkat penanaman ulang atau replanting sawit di Indonesia masih dipandang belum maksimal. Sejak 2016, Indonesia membidik penanaman ulang sawit dengan mendistribusikan subsidi agar 2,5 juta hektare (ha) pohon kelapa sawit dapat ditanam ulang per 2025.
Namun, BMI memandang kebijakan peremajaan lahan perkebunan kelapa sawit itu sudah usang dan mandek akibat hambatan administratif dan subsidi yang tidak memadai. Pemerintah padahal telah menaikkan jatah anggaran Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp30 juta/ha menjadi Rp60 juta/ha pada 2024.
BMI menilai insentif tersebut belum cukup untuk mendorong kebijakan replanting pohon sawit nasional. Walhasil, hasil panen dan ketersediaan bahan baku minyak sawit Indonesia untuk jangka panjang berpotensi terkendala akibat hambatan tersebut.
(wdh)
