Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan program mandatori biodiesel B50 atau bauran Solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit bakal diterapkan tahun depan.
Kementerian ESDM saat ini tengah mengevaluasi penerapan B40 yang berjalan sepanjang tahun ini.
“Untuk B50, kita evaluasi untuk implementasi B40 tahun ini, dan juga kita harapkan untuk implementasi tahun depan B50 segera bisa dilaksanakan,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung kepada awak media di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Target itu disampaikan Yuliot kendati belakangan alokasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk pembiayaan program B40 diperkirakan makin susut.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan kementeriannya tengah meminta persetujuan tambahan alokasi dana dari BPDPKS kepada Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
“Biodiesel itu, [selisih harga] dengan solar dan CPO-nya tinggi. Harga solar juga naik turun. Itu kan disparitasnya sampai Rp5.400/liter, bahkan bulan lalu itu sempat Rp6.400-an. Nah, di situ kan perlu ada tambahan anggaran,” kata Eniya ditemui di kantor Kemenko Perekonomian usai rapat bersama BPDPKS, Rabu (23/7/2025).
Usulan tambahan anggaran tersebut, menurut Eniya, telah disetujui di dalam rapat bersama tersebut dan tinggal menentukan besaran alokasinya saja. “Tinggal alokasi saja, jadi keputusan alokasi saja.”
Lebih lanjut, Eniya mengelaborasi kebutuhan biaya produksi biodiesel saat ini makin meningkat seiring dengan tahapan pengembangan yang telah mencapai B40 dan akan segera ditingkatkan menjadi B50.
Selain karena disparitas antara harga solar dan CPO yang makin lebar, dia mengatakan kenaikan pungutan ekspor (PE) CPO menjadi sebesar 10% juga berdampak pada turunnya setoran dana PE kepada BPDPKS yang digunakan untuk membiayai program B40.
(red/naw)
