Dia menjelaskan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya, yaitu tumbuh 11,31%, didorong oleh adanya peningkatan jumlah pengunjung tempat rekreasi. Hal ini seiring dengan adanya hari besar keagamaan nasional, cuti bersama dan libur sekolah, serta peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara.
Selanjutnya, lapangan usaha jasa perusahaan serta transportasi dan pergudangan juga tumbuh tinggi pada kuartal II 2025 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, secara berturut-turut sebesar 9,31% dan 8,52%.
Sebelumnya, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 berada di level 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibanding kinerja kuartal I 2025 yang sebesar 4,87%,
Level kinerja ekonomi ini juga jauh lebih tinggi dibanding konsensus Bloomberg yang menghasilkan median proyeksi pertumbuhan ekonomi Ibu Pertiwi sebesar 4,8%.
"Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 tercatat 5,12% secara tahunan dibanding kuartal II 2024. Angka pertumbuhan secara kuartalan 4,04% dibanding kuartal sebelumnya," ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS dalam Konferensi Pers, Selasa (5/8/2025).
Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II atas dasar harga berlaku adalah Rp5.947 triliun. Sementara itu, atas dasar harga konstan, angkanya Rp3.396,3 triliun.
Sebelumnya konsensus Bloomberg yang melibatkan 27 analis/ekonom menghasilkan median proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8% secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepertinya melambat pada kuartal II-2025. Konsumsi rumah tangga dan investasi terbeban akibat ketidakpastian, termasuk akibat kebijakan Amerika Serikat (AS),” sebut Tamara Mast Henderson, Ekonom Bloomberg Economics, dalam risetnya.
Ekspor, lanjut Henderson, kemungkinan membaik. Ini karena dunia usaha mempercepat pengiriman ke Negeri Paman Sam sebelum pemberlakuan tarif yang lebih tinggi.
Pemerintah, tambah Henderson, juga menggenjot belanja bantuan sosial (bansos). Termasuk akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Namun, semua itu rasanya belum cukup untuk mengkompensasi perlambatan konsumsi dan investasi, sebagaimana tercermin dari indikator berbagai aktivitas ekonomi,” tegas Henderson.
(lav)
