Lebih lanjut, Tri mengungkapkan, dari target DMO batu bara sebanyak 239 juta ton tahun ini, setengah di antaranya disalurkan untuk kebutuhan kelistrikan PT PLN (Persero) dan perusahaan listrik swasta.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Surya Herjuna mengatakan realisasi DMO batu bara pada kuartal I-2025 menurun yakni sekitar 12 juta ton atau minus 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di angka 16 juta ton.
“Jadi sebenarnya juga turun untuk konsumsi DMO. Artinya, sebenarnya mesin-mesin produksi di masing-masing negara ini, memang lagi posisinya masih belum kencang lah pergerakannya itu,” kata Surya dalam forum diskusi pada Mei.
Adapun, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memproyeksikan target produksi batu bara 2025 sebanyak 735 juta ton masih bisa digapai, tetapi capaian kumulatif tahun ini akan terpelanting cukup jauh dari realisasi 2024.
Pada 2024, produksi batu bara Indonesia menembus 836 juta ton. Angka tersebut 117% di atas target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 710 juta ton.
Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan bahwa sampai dengan kuartal I-2025, produksi batu bara nasional baru tercapai 183,45 juta ton. Ini masih jauh dari target anual yang ditetapkan pemerintah tahun ini.
“Jadi kami memprediksi, kalau bicara dengan angka [realisasi] 836 juta ton tahun lalu, tahun ini sepertinya tidak akan mencapai di angka tersebut lagi,” ujarnya.
“Akan tetapi, apakah [produksi 2025] akan mencapai target pemerintah? Bisa dikatakan mungkin masih feasible untuk angka segitu [735 juta ton]. Namun, kalau sampai 800 juta ton, kami rasa dengan empat bulan pertama yang cukup sulit, rasanya tidak akan tercapai.”
Menurut data Kementerian ESDM, realisasi DMO batu bara sepanjang 2024 mencapai mencapai 233 juta ton. Angka ini melebihi target DMO batu bara periode 2024 yang dipatok sejumlah 220 juta ton.
Di lain sisi, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat setidaknya 28 lini produksi smelter nikel telah distop, di mana 25 di antaranya milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah.
PT GNI merupakan anak usaha Jiangsu Delong Nickel Industry Co–perusahaan China yang sedang diterpa isu keuangan. APNI melaporkan bahwa PT GNI saat ini hanya menjalankan sebagian lini produksi. Bahkan, APNI memperkirakan operasional GNI nyaris mendekati total shutdown.
“Estimasinya lebih dari 15 lini produksi [GNI] telah dihentikan,” kata Anggota dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno kepada Bloomberg Technoz, beberapa waktu lalu.
Terkait dengan hal itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta menyebut GNI masih menunggu keputusan rapat kreditur untuk memperoleh suntikan pendanaan baru.
Sementara itu, operasional perusahaan disebut telah kembali berjalan dengan manajemen baru yang diduga berasal dari China.
Situasi serupa terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), yang berlokasi di Morowali. Beberapa lini produksi baja nirkarat dan satu lini cold rolling mill dihentikan sejak Mei 2025.
Nickel and New Energy Research Director Tsingshan, Lynn, sebelumnya memang mengonfirmasi penyetopan sementara—bukan penutupan—lini produksi dilakukan di lini produksi canai dingin atau cold roll pabrik baja nirkaratnya yang beroperasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.
Secara umum, lanjutnya, Lynn mengindikasikan produksi dari smelter nikel pirometalurgi di Indonesia masih aman untuk tahun ini. Untuk nickel pig iron (NPI), misalnya, Tsingshan memproyeksikan output atau produksi dari Indonesia mencapai 1,74 juta ton pada 2025.
Dua smelter lain yakni milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Sulawesi Tenggara dan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI) di Maluku Utara juga dilaporkan mengurangi kapasitas produksi. Namun, belum diketahui secara pasti jumlah lini produksi yang dihentikan pada dua smelter itu.
Namun, menurut informasi yang diterima APNI, keduanya diketahui telah mengurangi produksi sebagai respons atas kenaikan biaya produksi dan penurunan permintaan.
“Data jumlah lini belum tersedia, mungkin hanya berupa pengurangan kapasitas agregat, bukan penghentian total satuan lini,” tegasnya.
(azr/wdh)
