Taksonomi hijau — yang mengklasifikasikan aktivitas dan investasi yang dianggap ramah lingkungan oleh pemerintah — telah diadopsi di berbagai negara, meski juga menghadapi kritik dari pelaku usaha dan investor karena dinilai rumit.

Rencana taksonomi Inggris pertama kali diumumkan pada 2020, namun pada tahun lalu pemerintah mengadakan konsultasi publik terkait kelanjutan proyek tersebut.

“Taksonomi Inggris bukanlah alat paling efektif untuk mendorong transisi hijau,” kata Emma Reynolds, Sekretaris Ekonomi di Kementerian Keuangan sekaligus Menteri Kota London, dalam dokumen tersebut.

“Meskipun ambisi kami untuk tetap menjadi pemimpin global tidak berubah, hasil konsultasi menunjukkan bahwa kebijakan lain lebih diprioritaskan untuk mempercepat investasi menuju net zero dan mengurangi greenwashing.”

Hingga Mei lalu, BloombergNEF mencatat ada sekitar 20 taksonomi yang telah berlaku secara global, mayoritas bersifat sukarela. Tujuan utamanya adalah menciptakan definisi yang jelas atas aktivitas ekonomi yang dianggap ramah lingkungan.

Namun, berbagai pelaku usaha dan lembaga keuangan mengkritik kurangnya kepraktisan dari taksonomi yang ada.

Keputusan Inggris ini muncul setelah berbulan-bulan tekanan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi industri hedge fund, yang secara terbuka menolak kerangka peraturan yang kompleks seperti yang diterapkan Uni Eropa.

Hasil konsultasi publik menunjukkan bahwa 45% responden menyambut baik rencana taksonomi Inggris, sementara 55% lainnya menyatakan pendapat yang campuran atau negatif.

Pemerintah menyebut bahwa responden terbesar berasal dari sektor jasa keuangan.

(bbn)