Jerman memperkuat dukungan terhadap transisi hijau pasca krisis energi yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina, antara lain dengan mempercepat proses perizinan dan perencanaan.
Namun, lonjakan kapasitas baru turut meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan ekspansi dan modernisasi jaringan listrik yang mahal, sementara pemerintah baru ingin menekan biaya tersebut bagi konsumen.
Hasil lelang menunjukkan bahwa kebijakan sebelumnya “telah memberikan dampak penuh,” ujar Presiden Asosiasi Energi Angin Jerman (BWE) Bärbel Heidebroek.
Dia mendesak pemerintah baru agar tidak mengubah arah, sembari menyatakan perdebatan saat ini “merusak industri yang sedang berada di jalur kesuksesan.”
Menteri Ekonomi Katherina Reiche, yang juga bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, menyampaikan dalam sebuah forum industri bahwa ekspansi cepat energi terbarukan telah memicu pertumbuhan jaringan listrik yang besar dan biaya tambahan yang menyertainya.
Dia menekankan pengembangan energi terbarukan harus diselaraskan dengan kebutuhan jaringan—pandangan yang juga mulai menguat di Prancis—dan menyatakan niat untuk “melemahkan daya tarik komersial” dari sektor tersebut.
Sejalan dengan itu, regulator energi Jerman baru-baru ini mengusulkan agar pengembang pembangkit energi terbarukan ikut menanggung biaya penyambungan ke jaringan listrik.
Perdebatan mengenai peran energi bersih akan dipandu oleh hasil studi yang ditugaskan oleh Berlin untuk memperkirakan kebutuhan listrik nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Lambatnya adopsi kendaraan listrik dan pompa panas, serta lemahnya permintaan industri, menimbulkan keraguan terhadap rencana Jerman untuk menggandakan kapasitas tenaga surya dan angin pada 2030.
Kementerian Ekonomi telah menunjuk kelompok pelaksana studi tersebut pada akhir Juni dan meminta agar analisis dibatasi pada temuan ilmiah yang sudah ada mengingat tenggat waktu yang singkat.
Kementerian juga menambahkan bahwa efisiensi biaya harus menjadi salah satu prioritas utama studi tersebut.
“Dengan batasan yang ada, sulit mendapatkan hasil yang benar-benar bisa diandalkan,” kata Simone Peter, Presiden Federasi Energi Terbarukan Jerman.
Hasil studi ini diperkirakan akan menjadi rujukan utama bagi para pengembang energi terbarukan dan strategi energi nasional.
Menurut Claudia Kemfert, Kepala Departemen Energi, Transportasi, dan Lingkungan di Institut Riset Ekonomi Jerman, sinyal-sinyal kebijakan ini “mengindikasikan adanya perubahan prioritas”—dari transisi energi yang dipercepat menuju pendekatan yang lebih ramah terhadap energi fosil, meskipun pemerintah tetap berkomitmen terhadap target netral karbon pada 2045.
“Tingkat partisipasi yang tinggi dalam lelang saat ini bisa mencerminkan semacam ‘kepanikan menjelang penutupan gerbang’,” ujarnya.
“Kerangka kebijakan baru ini secara signifikan akan mempersulit atau memperlambat ekspansi energi terbarukan.”
(bbn)
