Tekanan yang dialami oleh mata uang Asia terjadi ketika indeks dolar AS, atau DXY, bergerak menguat sedikit 0,06% ke level 96,88.
Pergerakan rupiah di zona merah sepanjang hari berlangsung ketika tekanan jual juga membesar di pasar saham. IHSG dibuka merah pagi tadi dan sampai pukul 15:19 WIB, indeks makin tenggelam kehilangan 0,9% poin ke level 6.853.
Adapun di pasar surat utang negara, pergerakan harga obligasi pemerintah cenderung variatif setelah lelang SUN yang dilangsungkan kemarin mencetak rekor permintaan tertinggi kedua sepanjang sejarah.
Yield SBN tenor 2 tahun sore ini terpantau stabil di 6,013%, hanya turun 0,8 bps. Sedangkan tenor 5 tahun naik 0,1 bps ke level 6,263%. Tenor acuan 10 tahun naik 1,1 bps ke level 6,615%.
Para investor di pasar global cenderung meningkatkan kewaspadaan dengan bermain aman menyusul pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump yang mengatakan tidak akan menunda pemberlakuan tarif resiprokal begitu tenggat pada 9 Juli datang.
Ancaman Trump pada Jepang terkait negosiasi yang masih alot di antara keduanya telah menekan pasar saham Negeri Sakura dan melemahkan yen. Yen sebagai salah satu mata uang jangkar, pelemahannya berdampak pada mata uang regional.
Dari dalam negeri, para investor mencermati risiko yang mungkin timbul dari potensi pelebaran defisit APBN tahun ini yang diperkirakan akan menyentuh 2,78% dari Produk Domestik Bruto, seperti diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin di DPR-RI.
Potensi pelebaran defisit fiskal itu masih di bawah ketentuan Undang-Undang yang membatasi maksimal 3% dari PDB.
Menkeu juga memperkirakan pendapatan negara juga kemungkinan lebih rendah dari perkiraan semula karena penurunan pendapatan pajak. Belanja juga diprediksi lebih kecil ketmbang ekspektasi semula.
Untuk membiayai defisit, Menkeu Sri mengatakan, pemerintah akan memakai Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun, sehingga tidak berniat menaikkan nilai penerbitan surat utang.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Badan Anggaran DPR-RI Dolfie O.F.P mempertanyakan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal langkah efisiensi anggaran pemerintah yang justru berujung pada melebarnya defisit APBN.
Dolfie, politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menilai seharusnya pemerintah bisa melakukan efisiensi atau penghematan belanja sebesar Rp306,69 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Namun, berdasarkan proyeksi (outlook) pertengahan semester, belanja negara hanya dikurangi sebesar Rp93,8 triliun menjadi Rp3.527,5 triliun pada 2025 dibandingkan dengan target Rp3.621,3 triliun pada APBN 2025.
(rui)
