"Pertama kuota untuk JBT minyak Solar diusulkan sebesar 18,531 juta kiloliter sampai dengan 18,742 juta kiloliter," kata Erika dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).
Kemudian, untuk minyak tanah, diusulkan sebesar 0,517 juta kl sampai dengan 0,535 juta kl, naik dari kuota yang dialokasikan sebesar 0,516 juta kl dengan pencadangan 8.948 kl.
Sementara itu, kuota JBKP Pertalite untuk APBN 2026 diusulkan sebanyak 31,229 juta kl sampai dengan 31,230 juta kl, naik dari kuota yang dialokasikan sebesar 31,130 juta kl dengan pencadangan 100.000 kl.
Angka usulan tersebut, kata dia, diasumsikan jika tidak ada perubahan regulasi dan kebijakan terkait dengan pengaturan konsumen-pengguna yang tercantum pada Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014.
"Angka proyeksi tersebut didapatkan melalui perhitungan menggunakan metode statistik dan juga mempertimbangkan usulan dari badan usaha penugasan," ujarnya.
Erika menjelaskan realisasi volume JBT minyak solar periode Januari—Mei 2025 mencapai 38,13% atau 7,20 juta kl, sedangkan prognosis 2025 mencapai 94,32%, naik 1,09% dari realisasi volume pada 2024.
Kemudian, realisasi volume JBT minyak tanah periode Januari—Mei 2025 mencapai 39,76% atau 0,21 juta kl, sedangkan prognosis 2025 mencapai 96,25% dan turun 0,59% dari realisasi volume 2024.
Selanjutnya, realisasi volume JBKP Pertalite periode Januari—Mei 2025 mencapai 37,14% atau 11,60 juta kl, dengan prognosis sampai akhir 2025 mencapai 93,32% dan turun 1,82% dari realisasi volume pada 2024.
"Secara keseluruhan realisasi JBT dan JBKP pada 2025 masih di bawah kuota APBN," tuturnya.
Dia menjelaskan BPH Migas melakukan pencadangan terhadap kuota yang telah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar 452.653 kl terdiri dari minyak tanah sebesar 8.948 kl dan minyak Solar sebesar 443.705 kl. BPH Migas juga melakukan pencadangan untuk alokasi JBKP sebesar 100.000 kl.
"Jadi ini dari kuota yang tercantum di APBN ini masih kita cadangkan sebagian, ini akan kita lihat nanti evaluasi pada akhir tahun biasanya menjelang Nataru itu juga dibutuhkan kuota yang lebih besar itu masih bisa kita lepaskan dari cadangan," jelasnya.
(mfd/wdh)
