Bank Dunia menyebutkan dua faktor yang menjadi penyebab turunnya penerimaan pajak ini. Seperti masalah teknis yang menekan penerimaan hingga faktor struktural.
Dijelaskan, implementasi Core Tax Administration System (CTAS) yang mengalami gangguan teknis menyebabkan terjadinya perpanjangan batas waktu pembayaran pajak. Selain itu, penerapan sistem tarif baru untuk pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), atau tarif TER turut menjadi faktor terjadinya cash flow penerimaan.
"Faktor sementara, termasuk masalah teknis di implementasi CTAS yang menghasilkan perpanjangan tenggat waktu pembayaran dan sistem tarif tarif baru untuk pribadi. Kelebihan pembayaran pada 2024 menyebabkan lonjakan pengembalian pajak (refund) di awal 2025," tulis laporan tersebut.
Kemudian dari sisi struktural, Bank Dunia menyoroti pula faktornya yaitu turunnya harga komoditas global yang menekan basis penerimaan pajak. Pelemahan daya beli masyarakat turut menjadi faktor penyumbang utama menurunnya kinerja penerimaan ini.
Kebijakan pemerintah juga memberikan dampak. Pengalihan dividen BUMN langsung ke lembaga pengelola investasi Danantara membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini menyusut sekitar 0,4% dari PDB per tahun.
Secara keseluruhan, pendapatan negara sampai Mei 2025 tercatat Rp995,3 triliun. Angka ini merosot 11,4% dibanding realisasi pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu, yakni mencapai Rp1.123,52 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun atau menyusut 11,26% dibanding realisasi belanja negara Mei 2024, sebesar Rp1.145,27 triliun.
Bendahara Negara melaporkan pemerintah mengalami defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp21 triliun atau 0,09% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2025. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding defisit pada Mei 2024 yang sebesar Rp21,76 triliun atau saat itu tercatat 0,1% terhadap PDB.
"Keseimbangan primer APBN per Mei 2025 mengalami surplus Rp192,1 triliun, dengan pembiayaan anggaran mencapai Rp324,8 triliun," ujar Sri Mulyani.
(ain)
