"[Nanti] kalau industri hilir kita sebagian besar sudah bisa dipasok oleh industri hulu dalam negeri, ya mungkin barangkali perlu kita pertimbangkan penerapan BMAD yang pas," tutur dia.
Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), yang bergerak dalam sektor industri hulu tekstil menolak putusan otoritas perdagangan tersebut, berbeda dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), yang justru mendukung.
Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wiraswasta pun menilai wajar jika API, yang mayoritas bergerak di hilir industri tekstil mendukung putusan itu.
Sebab, kata Redma, API turut menikmati praktik dumping hasil barang impor asal Negeri Tirai Bambu tersebut. "Ini adalah hal yang wajar, karena mereka yang menikmati praktek dumping yang dilakukan oleh eksportir China," ujar Redma saat dihubungi, Senin (23/6/2025).
Penolakan APSyFI bukan tanpa alasan. Redma menilai jika penolakan pengenaan BMAD benang asal China itu membuat industri hilir terpengaruh dengan daya saing harga.
Dengan kata lain, industri hulu tekstil dalam negeri akan terpaksa menjual di bawah harga yang wajar, yang pada akhirnya membuat kerugian produsen benang dalam negeri semakin melebar.
"Ini bukan terkait kebersediaan mereka untuk menyerap hasil produksi hulu, karena selama ini juga mereka menyerap. Tapi, penyerapannya dengan mekanisme harga di mana ada pengaruh harga barang impor dumping sehingga produsen lokal terpaksa menjual dibawah harga wajar," tutur dia.
(ell)
