PM berusia 38 tahun itu meminta maaf atas kebocoran tersebut, mengatakan hal itu merupakan "ancaman keamanan nasional."
Thailand telah secara resmi mengajukan protes ke Kedutaan Besar Kamboja, kata Paetongtarn, seraya menambahkan bahwa pemerintah "sangat kecewa" karena percakapan pribadi tersebut direkam tanpa sepengetahuannya.
"Pemerintah dan tentara Thailand akan melindungi kedaulatan negara," katanya mengenai langkah Kamboja di Mahkamah Internasional untuk mengklaim empat wilayah perbatasan yang disengketakan. Ini termasuk wilayah perbatasan Chong Bok, di mana baku tembak bulan lalu menewaskan seorang tentara Kamboja.
"Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar di antara kita sendiri," katanya.
Paetongtarn tidak menanggapi tekanan publik yang semakin meningkat agar dia mengundurkan diri.
Gejolak politik terbaru ini akan membebani investor asing yang telah menjual saham Thailand senilai US$2,3 miliar tahun ini.
Indeks saham acuan negara ini anjlok 22%—salah satu yang terburuk secara global. Penurunan ini diperparah dengan kekhawatiran bahwa ancaman tarif AS 36% akan memperburuk prospek pertumbuhan dan merugikan perusahaan.
Indeks jatuh hingga 2,4% pada Kamis (19/6/2025) dan kini berpotensi ditutup di level terendah dalam lebih dari lima tahun. Baht melemah terhadap dolar dalam lima hari terakhir—penurunan terpanjang sejak 28 April.
Keluarnya Bhumjaithai mengancam stabilitas pemerintah, melemahkan koalisi rapuh yang dibentuk pada tahun 2023 melalui kesepakatan antara konservatif pro-kerajaan dan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, tokoh kunci Pheu Thai.
Tanpa Bhumjaithai, koalisi hanya memiliki mayoritas tipis sekitar 253 anggota parlemen, sedikit lebih dari setengah dari 493 anggota DPR. Hal ini berpotensi mempersulit pengesahan undang-undang penting pada Juli, termasuk RUU legalisasi kasino yang kontroversial dan anggaran fiskal berikutnya.
"Mereka dalam masalah serius," kata Kevin Hewison, profesor emeritus Studi Asia di University of North Carolina di Chapel Hill. "Kaum ultra-royalis telah diberi hadiah ini oleh Hun Sen, yang membuat posisi perdana menteri benar-benar sulit."
Di dekat Gedung Pemerintah, ratusan demonstran memadati jalanan dan mengibarkan bendera Thailand, menandakan meningkatnya sentimen nasionalis yang dipicu oleh bentrokan perbatasan dengan Kamboja bulan lalu.
"Kami akan tetap di sini hingga Paetongtarn mundur dari jabatannya," kata pemimpin demonstran Pichit Chaimongkol, menambahkan bahwa kelompoknya berencana untuk meningkatkan aksi protes.
Tentara Kerajaan Thailand menyatakan mereka "berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi" dan mendesak warga Thailand untuk tetap bersatu. "Prioritas utama adalah rakyat Thailand bersatu dalam mempertahankan kedaulatan nasional secara kolektif terhadap mereka yang memiliki niat buruk terhadap kerajaan," katanya dalam pernyataannya.
Krystal Tan, ekonom dari ANZ Group Holdings Ltd, mengatakan, ketidakpastian politik "akan semakin membebani investasi bisnis dan mempersulit penerapan kebijakan ekonomi utama pada saat lanskap ekonomi sudah sangat rapuh dan pendorong pertumbuhan sektor swasta kurang memadai."
Perhatian kini beralih ke tiga partai konservatif—United Thai Nation, Democrats, dan Chartthaipattana—di mana komite eksekutifnya akan bertemu pada Kamis malam.
Jika ada partai yang mengundurkan diri, Paetongtarn bisa terjebak dalam pemerintahan minoritas. Kondisi ini berpotensi memaksanya mundur, yang akan memicu pemilihan perdana menteri baru, atau membubarkan parlemen untuk membuka jalan bagi Pemilu baru.
Aktivis dan senator pro-kerajaan berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum, dengan tuduhan pelanggaran etika atau UU keamanan nasional—menambah masalah hukum bagi keluarga Shinawatra yang semakin menumpuk.
Hewison dari Universitas North Carolina menyebut Thaksin akan berusaha memperkuat dukungan di kalangan kelompok oposisi kecil di parlemen.
"Sekarang dia terlihat buruk, dan dia bisa dibuat terlihat buruk, dan hal-hal ultra-nasionalis ini mudah diprovokasi," katanya.
(bbn)
