Bloomberg Technoz, Jakarta - Danantara memastikan tidak ada penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah atau BUMN. Hal ini diungkapkan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.
Sebagai gantinya, BUMN akan memperoleh suntikan modal langsung dari Danantara, yang mana sumber dananya berasal dari hasil keuntungan BUMN yang disetor ke lembaga sovereign wealth fund (SWF) itu.
Dony menegaskan, dalam praktek tersebut, Danantara berkomitmen ntuk beroperasi secara transparan dan profesional.
"Kami ingin Danantara dipahami publik dengan jelas. Tidak ada yang perlu ditutupi, tidak masalah untuk dikomunikasikan secara terbuka," ujar Dony dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/6/2025).
Danantara berbasis SWF, yang di kebanyakan negara mengelola dana dari surplus APBN. Namun, Danantara mirip Temasek yang mengelola dana berbasis return dari pengelolaan BUMN.
Menurut Dony, hal itu yang sering menjadi salah kaprah di publik, seolah-olah Danantara mengambil dana operasional BUMN seperti Bank Mandiri atau BRI.
"Itu salah. Yang diinvestasikan adalah return dari pengelolaan BUMN, bukan aset atau dana operasionalnya," tegasnya.
Dony mengatakan, Danantara mengelola dua superholding: Danantara Asset Management untuk BUMN dan Danantara Investment Management untuk investasi.
Keduanya dirancang secara terpisah untuk memisahkan risiko agar tidak seperti kasus 1MDB. Konsolidasi ini memungkinkan dividen BUMN, yang kini mencapai Rp150 triliun (melebihi target APBN Rp98 triliun), dikelola untuk perkuatan BUMN dan investasi, tanpa perlu Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berbelit.
"Telkomsel untung besar, tapi tak bisa bantu Indofarma yang kesulitan gaji Rp 3 miliar. BRI laba Rp 60 triliun, tapi tak ada mekanisme membantu," ungkap Dony.
Larang 'Disetir' Istri
Dony juga mendorong reformasi budaya kerja BUMN. Ia menyampaikan lima pesan kepada para direksi BUMN, yakni tidak boleh berutang budi, tidak boleh ada tekanan dalam bekerja, dilarang main golf di hari kerja karena buruk di mata publik, protokol seperti ajudan berlebihan ditiadakan, dan istri direksi dilarang ikut campur urusan kantor.
“Saya tidak suka direksi yang menghabiskan waktu bermain golf di hari kerja, karena itu memberikan persepsi buruk kepada masyarakat, dan juga saya tidak ingin istri direksi terlibat dalam urusan kantor, seperti menentukan dekorasi atau acara, karena kantor bukan warisan keluarga,” ujar Dony.
“Dan kini saya senang lihat direksi BUMN kini datang ke saya untuk rapat tanpa ajudan. Ini budaya kerja baru yang profesional."
(dhf)
