Bahkan, Asnidar mensinyalir, tidak menutup kemungkinan jalan masuk Zarubezhneft untuk kembali ke hulu migas Indonesia tidak lagi melalui Blok Tuna.
“Ya dia sudah diskusi sama kita, peluang-peluangnya di Indonesia,” tuturnya.
Bagaimanapun, dia menegaskan apapun keputusan akhir Zarubezhneft untuk ‘berganti’ blok migas yang diincar di Indonesia, perusahaan tersebut tetap harus terlebih dahulu menuntaskan keputusan divestasi Blok Tuna.
“Itu harus menunggu hasil keputusan divestasi Tuna dahulu, karena dia akan reinvest lagi. Ada keinginan [untuk investasi kembali ke hulu migas RI].”
Terkait dengan nasib divestasi Blok Tuna, Asnidar menegaskan keputusan akhir antara Zarubezhneft dan Harbour akan diumumkan pada akhir bulan ini atau selambat-lambatnya awal Juni.
Indikasi kembalinya Zarubezhneft ke hulu migas RI terendus dari masuknya perusahaan itu ke dalam daftar 25 calon investor hulu migas yang tengah menunjukkan minat investasinya kepada SKK Migas baru-baru ini.
Adapun, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto pekan lalu mengamini keputusan akhir divestasi Blok Tuna bakal rampung paling lambat Juni 2025.
Djoksis, panggilan akrab Djoko, mengatakan proses negosiasi divestasi blok gas tersebut masih berlangsung, tetapi bakal dituntaskan dalam waktu secepatnya setelah ngaret beberapa tahun.
“Targetnya bulan ini, paling telat bulan depan sudah ada keputusan siapa yang akan mengerjakan [Blok Tuna] dan kerja samanya dengan siapa,” ujar Djoko ditemui di sela pergelaran 49th IPA Convex di ICE BSD, Selasa (20/5/2025).
Djoko menjelaskan, negosiasi untuk mencari calon pengganti Zarubezhneft masih berlangsung, sehingga dia belum bisa mengelaborasi detail siapa entitas yang akan menjadi pengelola baru Blok Tuna.
“Salah satu dari mereka kan lagi bernegosiasi. Nanti hasilnya seperti apa, nanti lapor ke Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia]. Nanti Pak Menteri akan memutuskan supaya blok ini bisa segera dikerjakan, begitu.”
Berlarut-larut
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro sebelumnya mengatakan pemerintah masih menunggu kabar dari BUMN asal Rusia dan mitranya perusahaan migas asal Inggris, Harbour Energy, untuk menuntaskan divestasi atau farm out di Blok Tuna.
“Setahu saya ini masih bergerak, masih berproses. Jadi itu yang kita lagi coba push. Cuma sistemnya itu mereka masih B2B [business to business] karena itu masih di level fungsi, fungsi teknis. Jadi belum ada ini [info] resmi kepada kita,” kata Hudi di sela agenda MedcoEnergi National Media Engagement, awal Desember 2024.
Hudi menerangkan kondisi geopolitik mengakibatkan Harbour tidak bisa melakukan transaksi dengan perusahaan Rusia ataupun wilayah Eropa lainnya. Hal itu diindikasikan menjadi penyebab mundurnya penyelesaian proses divestasi Blok Tuna.
“Ya intinya karena enggak bisa [tuntas pada 2024], akhirnya mereka rencananya memang akan melakukan divestasi. Akan tetapi, kepada siapa, ininya siapa, ya itu kita masih berprogress. Kita juga masih menunggu,” tutur Hudi.
Pada awalnya, target produksi atau onstream dari Blok Tuna diproyeksikan mundur dari 2026 ke 2027, menyusul hengkangnya Zarubezhneft dari proyek tersebut.
Kendati demikian, SKK Migas sempat mensinyalir terdapat tiga perusahaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang potensial menggantikan Zarubezhneft di Blok Tuna. Termasuk di antaranya calon investor dari Vietnam.
Sekadar catatan, perusahaan migas asal Inggris, Harbour Energy, memutuskan untuk mengundur investasi akhir atau final investment decision (FID) terhadap pengembangan Blok Tuna, di Laut Natuna Timur hingga 2025.
Pemerintah Indonesia padahal telah memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Lapangan Tuna sejak Desember 2022.
Lewat keterbukaan informasi pada Agustus 2023, Harbour tak menampik jika pengunduran rencana itu investasi itu imbas sanksi Uni Eropa (UE) dan Inggris terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini berdampak pada salah satu mitra perusahaan tersebut di Blok Tuna yang merupakan BUMN Migas asal Rusia, Zarubezhneft.
"Di tempat lain di Indonesia, kami berupaya untuk mengembangkan rencana pengembangan lapangan yang telah disetujui untuk penemuan Tuna kami yang terkena dampak sanksi UE dan Inggris," ujar Chief Executive Officer (CEO) Harbour Energy, Linda Zarda Cook.
"Kami terus melakukan diskusi konstruktif dengan Pemerintah Rusia sebagai mitra kami, dan pemerintah Indonesia untuk mencapai solusi, tetapi tidak mengantisipasi untuk dapat memulai FID hingga tahun depan [2024], yang berarti potensi keputusan investasi akhir akan diambil pada 2025," kata dia.
Adapun, Zarubezhneft lewat anak usahanya ZN Asia Ltd memegang 50% hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Tuna, bersama dengan Harbour Energy Group melalui anak usahanya Premier Oil Tuna BV, yang juga menggenggam 50% PI. Adapun, proses penggantian investor dilakukan melalui skema B2B.
Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMSCFD).
Selain itu, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar.
(wdh)
