Bloomberg Technoz, Jakarta - Terhambatnya program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah hambatan di sektor perbankan. Hal ini diungkapkan oleh para pengembang dalam dengar pendapat antara pengembang perumahan dengan Komisi V DPR RI yang dilakukan pada Selasa (16/9/2025).

Perwakilan dari Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asperumnas) M. Syawali, menyebut bahwa kesulitan perbankan inilah yang menyebabkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sulit memiliki rumah. Salah satu hal yang menurutnya menyulitkan MBR diantaranya adalah skoring pendapatan masyarakat. 

“Semisal [gajinya] Rp6 juta, ya berarti Rp2 juta yang bisa dia cicil, kami beberapa pekan yang lalu bisa bersuara, bagaimana dengan Jawa Tengah yang UMR [Upah Minimum Regional]nya 2,4 juta, scoringnya 30% kita bersuara 40% itu masih di angka 800-900 rb, sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah Rp 1,05 juta, itu tidak akan terjadi di jawa Tengah. 

Selain itu dia mengeluhkan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah seperti kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Kepala daerah tidak menjalankan, ada saja alasannya, padahal semua syarat sudah ditetapkan,” katanya