Sementara itu, Andre Bangsawan, Ketua Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) yang juga hadir dalam rapat tersebut mengeluhkan banyaknya perbankan yang pilih kasih, terutama untuk pengembang-pengembang kecil yang hanya membangun 50 hingga 100 rumah saja.
“Saya merasakan perbankan yang dijadikan ujung tombak pak prabowo pilih kasih, kalau developer MBR hanya dilihat dari CCTV, kalau 70 naga, mendapat pelayanan yang luar biasa,” sebutnya
Ia juga mengeluhkan terkait dengan sulitnya masyarakat mengakses perumahan murah lantaran kebijakan SLIK OJK. Hal ini karena banyak diantara masyarakat yang masih terjerat Pinjaman Online (Pinjol).
“Yang selanjutnya yang sekaran ada lagi yang cukup merepotkan masalah SLIK OJK, kami sudah dipertemukan dengan perbankan dan OJK, namun hasilnya basi semua, omong2 doang” kata Andre Bangsawan, Ketua Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) dalam rapat tersebut.
Menurutnya, saat ini, masih banyak calon debitur dari rumah subsidi yang ditolak karena terdeteksi masih memiliki tagihan pinjaman online dan juga paylater.
Andre juga meminta adanya percepatan proses pemutihan BI Checking yang real time, ketika sudah melunasi pinjol maupun paylater dari debitur atau user. Saat ini menurutnya, pemutihan masih harus menunggu dan memakan waktu lama
Ia mengusulkan mengenai regulasi atau kebijakan khusus untuk relaksasi peniilaian SLIK OJK bagi segmen perumahan bagi Mastarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa saat ini, masih banyak pungutan liar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Pungutan yang ada disana, kita buatkan jalan masuk subsidi, itu mewah sekali” katanya.
Sebagai informasi, presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu janjinya di Pemilihan Presiden 2024 yang lalu. Nantinya 2 juta rumah akan berada di wilayah pesisir dan perdesaaan sementara sisanya akan ada di wilayah perkotaan.
Hal ini dilakukan untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit di tahun 2023. Sementara itu, rumah tidak layak huni di tahun 2023 mencapai angka 26,9 juta unit yang terbagi mencapai 14,7 juta unit di perkotaan dan 12,2 juta unit di wilayah pedesaan.
(ell)
