"Jadi tantangan untuk penerimaan pasti semakin sulit. Untuk bea dan cukai dari daya beli masyarakat, apakah masyatakat juga sanggup membayar cukai yang naik terus tarifnya. Akan cukup challenging dari sisi penerimaan," tambahnya.
Menurut Telisa, untuk memenuhi target penerimaan tersebut, tidak bisa hanya satu kementerian atau lembaga saja yang terlibat. Perlu adanya kolaborasi yang baik antar instansi untuk menciptakan ekosistem yang baik.
"Perlu kolaborasi untuk membentuk satu ekosistem negara yang ramah terhadap pajak. Artinya pajak tidak membebani tapi tetap bisa berkontribusi untuk pembangunan. Tetap sesuai dengan tata kelola yang baik dan bisa menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi," papar dia.
Di konfirmasi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pejabat Dirjen Pajak dan Bea Cukai selanjutnya. Kata dia, pergantian pejabat di Kemenkeu itu memang memiliki andil terhadap pencapaian target rasio pajak hingga penegakan aturan di bea cukai.
"Ini bukan kerja mudah, ya. Paling tidak pekerjaan rumahnya juga banyak. Pejabat Dirjen Pajak selanjutnya perlu memperbaiki data wajib pajak agar sinkron dengan data yang dimiliki Dirjen Pajak hasil tax amnesty (pengampunan pajak) jilid I dan II serta Automatic Exchange of Information (AEOI)," katanya kepada Bloomberg Technoz.
Kemudian, melakukan pengejaran kebocoran pajak di sektor sumber daya alam (SDA) dan non-SDA. Kemudian, mulai mendorong inisiatif wealth tax atau pajak kekayaan terhadap 2% dari total aset bersih atau high nett worth individual.
Selain itu perlu nya menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan, mengejar celah kebocoran pajak di sektor digital, memperkuat kerjasama perpajakan dalam konteks G20 dan OECD, hingga memberantas praktik suap dan korupsi petugas pajak.
"PR Kepala Bea Cukai yang baru, perlu melakukan objek cukai baru khususnya cukai batu bara. Melakukan pengawasan terhadap pelabuhan dan perbatasan untuk cegah masuknya barang ilegal, pengaturan cukai rokok yang tepat untuk tekan peredaran rokok ilegal, dan reformasi sistem administrasi yang rumit sehingga memudahkan pelaku usaha," pungkasnya.
(lav)
