Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan kelompok hak asasi manusia. Mereka memperingatkan bahwa upaya melawan pengaruh China bisa mengikis kebebasan sipil yang selama ini menjadi pembeda utama antara Taiwan dan Beijing.
"Orang-orang tidak lagi berani secara terbuka mengatakan bahwa Taiwan sebaiknya lebih pro-China," kata Feng Jian-san, pensiunan profesor yang termasuk dalam 75 akademisi yang menandatangani pernyataan bersama menolak kebijakan deportasi Lai. "Itu menunjukkan kebebasan berpendapat makin terkikis, dan hal itu tidak sehat."
Inti dari agenda Lai adalah fokus pada pertahanan. Menghadapi tekanan militer dan politik yang meningkat dari Beijing, ia mendorong peningkatan anggaran pertahanan hingga lebih dari 3% dari PDB, memanggil lebih banyak pasukan cadangan untuk latihan, dan memperpanjang durasi latihan militer utama Taiwan. Pemerintahannya menyatakan hal ini penting untuk bersiap menghadapi skenario terburuk: konfrontasi militer dengan China.
Pendekatan Lai ini merupakan respons terhadap meningkatnya tekanan dari China, yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus dikembalikan ke pangkuan mereka — jika perlu dengan kekuatan militer. Salah satu langkah terbaru pemerintah Taiwan adalah meminta sekitar 12.000 imigran asal China membuktikan bahwa mereka telah melepaskan pendaftaran rumah tangga di China. Jika tak patuh dalam tiga bulan, mereka berisiko kehilangan kewarganegaraan Taiwan.
Lai menggambarkan dirinya sebagai pelindung keberlangsungan Taiwan, demokrasinya, dan kedaulatannya. “Mendorong perang, kebencian, kekerasan, dan mencelakai negara serta sesama warga bukanlah bentuk kebebasan berpendapat,” ujarnya pada Maret lalu. Ia juga menyebut aksi protes terhadap kebijakan-kebijakannya sebagai bukti demokrasi Taiwan yang sehat. Lai dijadwalkan menyampaikan pidato Selasa ini untuk memperingati satu tahun masa jabatannya.
Juru bicara Kantor Kepresidenan, Lii Wen, mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban melindungi seluruh warga, terlepas dari pandangan politik mereka. “Demokrasi Taiwan memungkinkan rakyat turun ke jalan, dan itu membuktikan bahwa tuduhan soal kediktatoran jelas tidak berdasar,” katanya saat menjawab pertanyaan Bloomberg News pada Senin.
Lii juga menyoroti bahwa sejumlah kantor perwakilan asing mengecam perbandingan dengan Nazi dalam perdebatan politik domestik Taiwan, dan menyebut hal itu sebagai pengingat agar analogi sejarah digunakan dengan bijak.
Aktivitas militer China di dekat Taiwan meningkat sejak Lai menjabat. Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan, jumlah jet tempur China yang melintasi garis median Selat Taiwan — batas tidak resmi antara kedua pihak — meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sejak pelantikan Lai, China telah melakukan sedikitnya tujuh rangkaian latihan militer di sekitar Taiwan, frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dengan pertanyaan yang terus muncul soal apakah Amerika Serikat — pendukung keamanan utama Taiwan — akan sepenuhnya membela Taiwan dalam krisis, serta kampanye Donald Trump yang menuntut Taipei membayar lebih untuk pertahanannya, Lai berupaya menunjukkan bahwa Taiwan mampu mempertahankan diri. Namun, pendekatan yang lebih keras ini membawa risiko: Beijing telah melabelinya sebagai “pembuat onar” di tengah meningkatnya kekhawatiran akan eskalasi ketegangan.
“Retorika Lai yang lebih keras dalam hubungan lintas selat dan kebijakan ketat terhadap infiltrasi China dapat memberi Beijing lebih banyak alasan untuk meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan,” kata William Yang, analis senior di International Crisis Group.
Dalam wawancara yang ditayangkan oleh Nippon Television pada Senin, Lai menyebut ancaman dari China sebagai masalah internasional, dan menyerukan agar Jepang, AS, serta negara demokratis lain bekerja sama untuk mencegah China melancarkan perang.
Kebijakan keamanan Lai memecah opini publik. Menurut survei TVBS bulan ini, 46% responden mendukung, dan 46% lainnya menolak kebijakan tersebut. Hampir separuh menyatakan Taiwan menuju arah yang salah, dan tingkat kepuasan terhadap Lai turun ke 32% — yang terendah sejak ia menjabat.
Kebijakan ini bisa membuat masyarakat percaya bahwa hubungan lintas selat kini semakin tidak dianjurkan atau bahkan berisiko tinggi, kata Alexander Huang, direktur urusan internasional KMT. Ia juga memperingatkan adanya kemungkinan penyempitan ruang kebebasan berpendapat dengan dalih keamanan nasional.
“Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya efek jera — bukan hanya di ranah politik — tapi juga di kalangan akademisi, intelektual, dan budaya,” katanya, menyebut fenomena ini sebagai bentuk penyensoran diri.
Lai melanjutkan fondasi keamanan nasional yang dibangun pendahulunya, Tsai Ing-wen. Namun, berbeda dengan Tsai yang lebih mengutamakan diplomasi pragmatis, modernisasi militer, dan menjaga status quo agar tidak memancing Beijing, Lai mengambil pendekatan lebih berani — bahkan menyebut China sebagai “kekuatan asing yang dianggap mengancam,” sesuatu yang belum pernah diucapkan presiden Taiwan sebelumnya.
“Selama pemerintahan Tsai, undang-undang terkait keamanan nasional kurang ditekankan, kemungkinan besar karena keinginan untuk tidak membangkitkan kemarahan China,” kata Sung Chen-En, Wakil Presiden Prospect Foundation, lembaga think tank yang fokus pada kebijakan luar negeri Taiwan.
Salah satu keputusan awal Lai saat menjabat adalah menunjuk pakar keamanan nasional berpengalaman untuk memimpin Biro Investigasi — berbeda dengan praktik Tsai yang biasanya menunjuk jaksa karier. Menurut sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya karena isu ini sensitif, keputusan tersebut menunjukkan komitmen Lai untuk memprioritaskan penanggulangan pengaruh China.
Isu spionase juga menjadi perhatian serius. Menurut Biro Keamanan Nasional Taiwan, sekitar 60% dari kasus yang dituntut terkait spionase melibatkan personel militer aktif atau pensiunan. Beberapa di antaranya bahkan memiliki hubungan dekat dengan Kantor Kepresidenan atau pejabat tinggi lainnya, menimbulkan kekhawatiran akan sejauh mana pengaruh China telah menyusup.
Saat ini, belum semua pegawai negeri yang memiliki akses ke informasi sensitif menjalani pemeriksaan latar belakang, dan anggota parlemen tidak diwajibkan melaporkan kunjungan mereka ke China. Ini adalah celah yang serius, kata Puma Shen, anggota parlemen dari DPP.
Beberapa pelaku bisnis di Taiwan mulai merasakan dampak kebijakan ini. Darren Wang, pendiri perusahaan blockchain OwlTing, mengaku operasi perusahaannya terganggu karena sebagian besar karyawannya adalah pria di bawah usia 40 tahun yang kerap dipanggil untuk pelatihan militer cadangan. “Beberapa dari mereka sudah tiga kali dipanggil pelatihan, masing-masing selama seminggu,” ujarnya.
Ketegangan geopolitik juga telah membuat investor Wall Street berhati-hati dan memengaruhi rencana pendanaan Wang. Karena khawatir terhadap ketidakstabilan yang meningkat, ia kini mengalihkan fokus bisnisnya ke luar negeri. Wang berencana menginvestasikan sedikitnya 10 juta dolar AS untuk membangun tim di AS dan merekrut lebih dari 10 staf baru di Jepang. “Dulu kami tidak merasa perlu melakukan ini secepat ini,” katanya.
Untuk pertama kalinya, Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut 2027 sebagai tahun potensial invasi China dalam latihan militernya. Meskipun belum jelas apakah tanggal ini merupakan estimasi nyata atau sekadar sinyal politik, prediksi itu selaras dengan target Presiden Xi Jinping untuk membangun “militer modern” pada 2027. Pejabat AS juga menunjuk tahun tersebut, mengacu pada percepatan pembangunan kapal perang, jet tempur, dan rudal sejak 2020.
Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas pelanggaran militer dan aksi abu-abu China selama masa pemerintahan Lai, pendekatannya bukan soal provokasi, melainkan soal menetapkan batas yang jelas, kata Sung dari Prospect Foundation.
“Pada akhirnya, pagar yang baik membuat tetangga jadi lebih baik,” katanya. “Faktanya, kalau China memang ingin meningkatkan eskalasi, mereka akan selalu menemukan alasan.”
(bbn)
