“Yang menjadi korban diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Seluruh biaya pengobatan itu ditanggung oleh BGN,” katanya.
Sebagai bentuk pencegahan, BGN akan memberikan pelatihan ulang kepada petugas penjamah makanan di SPPG, khususnya dalam hal pemilihan bahan pangan. Tigor menyebut bahwa jika ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan dalam bahan makanan, maka pemasok juga akan dikenakan sanksi, termasuk penghentian kerja sama.
“Kalau sumbernya dari bahan makanan, maka kita cek asal supplier-nya. Begitu kita tahu siapa pemasoknya, kita beri teguran. Kalau tidak ada perbaikan, kita hentikan kerja samanya,” jelas Tigor.
Ia juga mengungkapkan bahwa misi Presiden Prabowo Subianto adalah menjalankan program MBG dengan prinsip zero accident tanpa kasus keracunan. Misi tersebut juga menjadi komitmen BGN. Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan jumlah pengawas menjadi tantangan tersendiri.
“Bayangkan ini 1.200 dapur MBG. Pengawas kita hanya tiga direktur dan sekitar dua puluhan pegawai. Maka dari itu, jika ada kasus seperti ini, kami harus teliti dulu. Setiap SPPG seharusnya sudah punya ahli gizi dan tim SPPI yang harus kita libatkan,” tutupnya.
BGN menegaskan bahwa langkah-langkah korektif dan preventif akan terus dilakukan agar insiden serupa tidak terulang, demi menjamin kualitas serta keamanan makanan dalam pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
(rtd/spt)
