Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dilakukan secara efisien dengan tren konsumsi yang terkendali melalui sistem pencatatan transaksi pada QR Code Program Subsidi Tepat.
“Insyallah untuk barcode sendiri, di lapangan implementasinya sudah 99,9%, ya. Tinggal di beberapa wilayah yang mungkin agak jauh, itu yang kami kejar,” ujarnya.
Menurutnya, Pertamina Patra Niaga terus memastikan penyaluran subsidi energi dilakukan secara tepat sasaran melalui penggunaan QR Code sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Koordinasi dengan sejumlah instansi dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi. Beberapa pihak yang dilibatkan antara lain BPH Migas, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, serta aparat penegak hukum.
Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan distribusi.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menuturkan kuota Pertalite pada 2025 ditetapkan sejumlah 31,2 juta kl, turun tipis dari 2024. Berdasarkan UU APBN 2025, kuota penyaluran Solar dipagu 18,8 juta kl, sementara minyak tanah (kerosene) 525.00 kl.
"Untuk JBKP Pertalite, kuotanya ada di angka 31,2 juta kl [pada 2025]," ucap Erika medio Desember tahun lalu.
Erika menjelaskan kuota Pertalite yang turun pada 2025 turut dipengaruhi oleh rencana perubahan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang akan mencampurkan (blending) skema subsidi barang untuk konsumen tertentu dan bantuan langsung tunai (BLT).
"Sedikit di bawah 2024, itu memperhitungkan nanti bagaimana keputusan dari skema subsidi," ujarnya.
Sekadar catatan, keputusan perubahan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi hingga saat ini belum diputuskan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembahasan penyesuaian subsidi BBM menggunakan skema blended dengan BLT sudah hampir selesai.
Bahlil menyebut saat ini pemerintah berupaya mempercepat sinkronisasi data tunggal yang akan digunakan untuk mengeksekusi perubahan skema distribusi subsidi BBM tersebut.
“Kita lagi menghitung agar data tunggalnya itu bisa segera selesai. Akan tetapi, kelihatannya sudah hampir selesai. Kita tunggu timing-nya,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/5/2025).
(mfd/wdh)
