Hal ini, kata dia, dapat berpotensi memperburuk citra maskapai milik negara di mata internasional. Audit tersebut juga diminta sebagai salah satu langkah permintaan Presiden Prabowo Subianto dalam menekan harga tiket pesawat, termasuk biaya haji pada tahun depan.
"Ini harus kita lakukan, agar operasional haji, dan keterbukaan publik yang [pada akhirnya Garuda akan kembali] mendapat kepercayaan," kata dia.
"Ini juga agar juga melepaskan ketergantungan kita ke sewa terhadap pihak asing. Ini reputasi kita. Kita harus mampu punya roadpmap strategi, baik jangka pendek hingga panjang."
Adapun, sebelumnya, Garuda sendiri mengakui tengah menahan operasional sebanyak 15 pesawat miliknya, termasuk milik entitas usaha berbiaya rendahnya, Citilink.
Direktur Teknik Garuda Indonesia, Rahmat Hanafi mengatakan penahanan tersebut disebabkan oleh adanya hambatan kapasitas produksi rantai pasok suku cadang pesawat yang melanda hampir sebagian besar pelaku industri transportasi udara global, yang menghambat proses heavy maintenance.
Menurut dia, proses heavy maintenance sendiri diperlukan guna memastikan standar keselamatan dan kelaikan terbang tetap terjaga untuk pesawat yang akan dioperasikan.
Pengakuan tersebut juga mengonfirmasi laporan Bloomberg News, belum lama ini.
Sementara itu, Garuda juga melaporkan sekitar 50% layanan pemulangan penerbangan haji sepanjang tahun lalu mengalami keterlambatan jadwal atau delay. Pada keberangkatan, maskapai juga sempat ada insiden kebakaran.
(ain)
