Pemerintah meyakini sekolah tersebut telah gagal mengawasi antisemitisme, mendorong penggunaan preferensi rasial di kampus, mengabaikan ketelitian akademis, dan menjadi "monolitik kiri," kata pejabat tersebut.
Langkah ini merupakan aksi saling balas dendam terbaru dalam perseteruan antara pemerintah federal dan universitas yang telah membuka perdebatan publik mengenai kebebasan akademik dan pengawasan kampus.
Harvard lalu menggugat pemerintah setelah pemerintah pada April mengirimkan serangkaian perubahan kebijakan yang wajib diterapkan universitas untuk "mempertahankan hubungan keuangan Harvard dengan pemerintah federal." Hal itu termasuk menghapus program keberagaman dan inklusi serta mereformasi proses penerimaan mahasiswa.
Minggu lalu, Trump mengatakan dalam unggahan di media sosial bahwa Universitas Harvard akan kehilangan status bebas pajaknya—meski para pejabat dari Internal Revenue Service, Gedung Putih, dan Departemen Keuangan menolak mengonfirmasi bahwa perubahan tersebut benar-benar terjadi.
Pencabutan status bebas pajak Harvard oleh Trump akan merusak proses hukum yang panjang untuk mencabut status organisasi.
Pemerintah telah membekukan dana miliaran dolar yang mendukung berbagai proyek, termasuk penelitian ALS dan tuberkulosis, dan Harvard menggugat beberapa lembaga dan pejabat tinggi AS sebagai tanggapannya.
Harvard baru-baru ini mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan lebih banyak dana melalui penjualan obligasi kena pajak senilai US$750 juta. Para pejabat dari dana abadi tersebut sebelumnya telah membahas penjualan saham dana ekuitas swasta senilai US$1 miliar.
(bbn)
