Inisiatif ini menandai perubahan cara DHS menangani deportasi yang dimulai awal tahun ini dengan kampanye iklan di media sosial dan televisi yang memerintahkan para migran untuk pulang atau berisiko dideportasi dan tidak akan pernah diizinkan masuk kembali ke AS.
Di bawah era Presiden Joe Biden, aplikasi CBP One yang asli digunakan untuk menjadwalkan wawancara suaka. Sekarang di masa jabatan kedua Trump, aplikasi ini digunakan kembali untuk mendorong para migran pulang secara mandiri.
Para pengacara dan advokat imigrasi mempertanyakan klaim pemerintahan Trump bahwa para migran yang pergi secara sukarela bisa kembali secara legal. Kebanyakan orang yang telah tinggal di AS tanpa status legal menghadapi pencekalan otomatis yang bisa berlangsung bertahun-tahun, dan keringanan jarang diberikan.
Beberapa ahli juga mempertanyakan seberapa efektif program ini dalam jangka panjang. Christopher Blair, asisten profesor politik di Universitas Princeton menyebut, meski bisa mendorong kepergian dalam jangka pendek, insentif finansial jarang sekali bisa menghentikan orang untuk kembali atau bermigrasi lagi saat mereka terdorong oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, kekerasan, dan kerusuhan sipil.
"Satu hal yang sangat sulit ketika Anda menerapkan salah satu skema repatriasi berbayar semacam ini adalah membuat orang tetap tinggal di negara asalnya di masa mendatang," kata Blair dalam wawancara. "Anda bisa membayar orang untuk pulang, tapi Anda tidak bisa membayar mereka untuk benar-benar tetap tinggal."
DHS memproyeksikan bahwa bahkan dengan pembayaran baru, program ini akan memangkas biaya deportasi sekitar 70%. Lembaga ini memperkirakan penegakan hukum tradisional—termasuk penangkapan, penahanan, dan pemulangan—membebani para wajib pajak sekitar US$17.000 per orang.
DHS mengklaim program ini telah sukses digunakan, di mana seorang migran baru-baru ini menerima penerbangan dari Chicago ke Honduras. Pengaturan perjalanan tambahan telah dipesan untuk minggu ini dan minggu depan.
Peluncuran program ini dilakukan karena deportasi belum memenuhi target pemerintah setelah dilakukan serangkaian penggerebekan besar-besaran. Menurut data terbaru, sejauh tahun ini, Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai telah melakukan 66.000 penangkapan dan mendeportasi sekitar 65.600 orang.
Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk mempersempit jalur imigrasi legal, menghentikan sementara beberapa aplikasi kartu hijau, dan menolak memperbarui Status Perlindungan Sementara bagi warga Haiti dan Venezuela, meski pengadilan telah memblokir sementara upaya tersebut.
Sementara itu, jumlah penyeberangan di perbatasan selatan telah anjlok ke angka terendah dalam beberapa dekade, yaitu sekitar 7.000 pada Maret.
(bbn)
