Pemerintah setiap negara tentu bertindak merespon tarif tersebut, apakah dengan memutuskan kesepakatan dengan AS, memperdalam hubungan dengan Tiongkok, meluncurkan reformasi atau menerapkan stimulus.

"Semua itu mungkin bisa meredakan dampak tarif, tapi tidak dapat menangkisnya," kata Henderson.

Belanja modal akan mengalami pukulan awal. Pemberlakuan tarif universal 10% dan penundaan tarif resiprokal selama 90 hari, mungkin masih akan menopang kinerja dagang sampai pertengahan tahun ini. Begitu juga pasar tenaga kerja yang sehat, penerapan tarif parsial oleh perusahaan-perusahaan AS serta permintaan dari negeri itu yang tak elastis mungkin masih akan membantu.

"Namun, dukungan itu tak akan bertahan lama. Pada 2026, pelemahan eksternal yang lebih luas akan terasa. Investasi, rekrutmen tenaga kerja hingga konsumsi, akan merasakan tekanan," jelas ekonom.

Bloomberg Economics memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 akan melambat jadi rata-rata di kisaran 3% tahun ini, terperosok dari capaian 4,5% pada 2024. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 akan makin terjengkang menjadi rata-rata 1,6%, dengan asumsi tarif resiprokal yang diumumkan Trump pada 2 April lalu tidak ada perubahan.

"Singapura, Malaysia dan Thailand yang lebih bergantung pada ekspor, akan mengalami perlambatan ekonomi lebih besar pada 2025 dan 2026. Singapura akan merasakan dampak jangka panjang terkecil karena jumlah penduduk lebih sedikit dan SDM terampil juga ketangkasan pemerintahnya," kata Tamara.

Sementara perekonomian Indonesia, menurut ekonom, tidak akan kebal dari dampak perang dagang kendati motor utama pertumbuhan negeri ini adalah konsumsi. Pengenaan tarif dan perang dagang yang makin panas akan melemahkan kepercayaan konsumen dan pebisnis.

Lebih-lebih, respons pasar sejauh ini juga sudah memburuk akibat kebijakan fiskal pemerintahan yang dinilai kurang bijaksana, menurut Henderson. "Hal itu memicu arus keluar modal asing jangka pendek dan pasti akan menghambat investasi langsung oleh asing," katanya.

Dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, misalnya, seharusnya bisa menopang tekanan yang dihadapi oleh keuangan rumahtangga. Itu bisa membantu mengimbangi risiko terjegalnya arus investasi dan ekspor akibat perang dagang. 

"BI juga kemungkinan akan merespons dengan pelonggaran 50 basis poin sehingga BI rate bisa di 5,25% pada akhir tahun. Namun, perlambatan ekonomi tahun ini tampaknya tak terelakkan," kata Henderson.

Bloomberg Economics memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini dan tahun depan akan merosot, dengan kenaikan hanya 4,9%. Revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan itu mencerminkan prospek investasi dan ekspor yang lebih lemah.

Prediksi itu sedikit lebih baik dibanding proyeksi terbaru yang dirilis oleh IMF pada Selasa malam kemarin. Dalam World Economic Outlook edisi April, IMF memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2025 dan 2026 menjadi hanya tumbuh 4,7%. Jauh lebih rendah dibanding prediksi sebelumnya di angka 5,1%.

IMF memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari 3,3% menjadi 2,8%, akibat pecah perang dagang.

Prediksi terbaru IMF itu menjadi yang angka ekspansi PDB dunia terlambat sejak Pandemi Covid-19 dan menjadi yang terburuk kedua sejak 2009. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi dunia juga masih melambat di angka 3%, turun 0,3 poin persentase dibanding prediksi sebelumnya. IMF juga menilai, probabilitas Amerika Serikat jatuh dalam resesi mencapai 40% pada tahun ini. 

"Kita memasuki era baru," kata Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas dalam konferensi pers dengan para wartawan. "Sistem ekonomi global yang telah berjalan selama 80 tahun terakhir sedang diatur ulang."

Pelonggaran Ekonomi

Hari ini, Bank Indonesia menggelar pertemuan untuk memutuskan kebijakan bunga acuan, BI rate. 

Konsensus yang dihimpun oleh Bloomberg sejauh ini memperkirakan BI akan kembali menahan bunga acuan dilatarbelakangi oleh kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar.

Kondisi rupiah yang rentan menjebol level psikologis Rp17.000/US$ dinilai akan membatasi keberanian BI melonggarkan moneter demi mendukung pertumbuhan domestik yang terlihat mulai terseok.

Namun, konsensus itu tidak bulat. Ada dua ekonom dari 27 yang disurvei, memperkirakan BI sebenarnya bisa memangkas bunga acuan dalam RDG bulan ini.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian berpandangan, para pemangku kebijakan harus mau melihat lebih jauh dan memandang bahwa perang dagang yang terjadi saat ini kemungkinan besar adalah hal yang struktural dan akan berlanjut lama.

"Akan sangat bijaksana kalau Bank Indonesia mulai melanjutkan pemotongan suku bunga di bulan April ini, dengan mempertimbangkan potensi perlambatan ekonomi yang muncul, serta sangat rendahnya realisasi inflasi yang saat ini berada di bawah target 2,5+/-1%," kata Fakhrul yang memprediksi BI akan memangkas bunga 25 bps,

BI punya cukup amunisi untuk menjaga rupiah. Nilai cadangan devisa sudah di level tertinggi sepanjang masa pada akhir Maret, mencapai US$ 157,08 miliar. Selain itu, kinerja neraca dagang yang melampaui ekspektasi pada Maret juga menjadi kabar baik bagi rupiah.

Surplus dagang yang melonjak hingga US$ US$ 4,33 miliar, lebih tinggi dibanding bulan Februari sebesar US$ 3,11 miliar, bisa mendukung nilai surplus transaksi berjalan RI antara US$ 1 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada kuartal 1-2025 ini, menurut analisis dari Mega Capital Sekuritas.

Hal itu menyiratkan penurunan tajam posisi defisit neraca berjalan 12 bulan terakhir (TTM) menjadi -0,35% dari PDB. Capaian tersebut bisa mendorong stabilitas rupiah pada kuartal dua tahun ini dengan kisaran pergerakan di Rp16.500-Rp16.900/US$, menurut analis.

Selamatkan Konsumsi

Indonesia memang sebaiknya tak berlama-lama melakukan tindakan untuk membangkitkan lagi konsumsi domestik, di kala motor ekonomi lain seperti ekspor dan investasi terancam makin terpuruk karena dampak perang dagang.

"Meski motor utama ekonomi indonesia adalah konsumsi, tetapi kebijakan tarif AS bisa memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yaitu pada ekspor sejumlah komoditas manufaktur yg sangat mengandalkan pasar AS seperti tekstil,alas kaki, dan furnitur. Kinerja sektor tersebut sudah tertekan bahkan sebelum wacana kebijakan tarif AS," kata Chief Economist Bank Central Asia David Sumual.

Pemerintah, menurut David, perlu mengeluarkan kebijakan demi menjaga daya beli masyarakat dan memberikan insentif agar konsumsi terus terdorong.

Penjualan ritel saat Lebaran bulan lalu, tumbuh 8,3% dibanding bulan Februari (month-to-month) sehingga menjadi kinerja penjualan saat bulan puncak musim perayaan yang terendah sejak pandemi.

Secara tahunan, penjualan ritel pada Maret bahkan cuma naik 0,5% year-on-year. Angka itu melambat dibanding capaian kinerja penjualan eceran pada Februari, yang direvisi ke atas dengan pertumbuhan 2% dari tadinya -0,5% year-on-year.

"Secara umum penjualan ritel menurun, namun di beberapa segmen tertentu terutama di masyarakat menengah ke atas masih cukup baik. Pemerintah perlu jaga daya beli dan beri insentif  untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus percepatan realisasi belanja untuk menjaga daya beli masyarakat," kata David.

-- Penambahan pada proyeksi PDB dari IMF untuk Indonesia.

(rui)