Dalam lawatan tersebut, pemerintah juga telah mempersiapkan dokumen non-paper yang komprehensif, mencakup isu tarif, hambatan non-tarif (non-trade measures), investasi, hingga kerja sama ekonomi di luar sektor perdagangan.
Deregulasi, Ubah TKDN
Isi negosiasi tersebut yakni pemerintah RI akan membuka opsi mereformasi kebijakan domestik, termasuk perubahan pendekatan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan deregulasi sektor usaha.
Saat ini, kata Airlangga, pemerintah tengah merancang pendekatan baru dari kebijakan TKDN tersebut, yang diklaim akan mendorong inovasi dan memberi insentif, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive-based [berbasis insentif], dari Amerika adan permintaan terhadapr produk tertentu. [...] Nah itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya," ujar Airlangga.
Untuk menangani hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah juga tengah membentuk Tim Deregulasi Nasional guna memudahkan daya saing serta meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB).
Namun, lanjut dia, rencana itu bukan berarti dikhususkan ekslusif untuk AS saja, melainkan juga berbagai perjanjian kepada negara lain yang telah bekerjasama dengan Indonesia melalui EU-CEPA [Perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa].
Tambah Impor Pangan
Kemudian, Airlangga mengatakan, pemerintah berencana menambah impor pangan ke Amerika Serikat (AS). Impor tersebut merujuk pada sejumlah komoditas seperti gandum, kacang kedelai termasuk susunya, yang sebelumnya memang berasal dari produk impor, namun tidak hanya berasal dari Amerika Serikat.
"Seperti yang saat ini sekarang dilakukan dari Amerika Serikat, yaitu kita import gandum, soya bean dan soya bean milk."kata Airlangga
Selama ini, kata Airlangga, impor ketiga komoditas tersebut tidak hanya dilakukan di AS, melainkan juga dari beberapa negara lain seperti Australia dan juga Ukraina. Kini, impor akan dialihkan seluruhnya ke Negeri Paman Sam.
"Sehingga kita hanya melakukan pengalihan daripada import bahan baku untuk pangan tersebut," lanjut Airlangga menegaskan.
Meski demikian, Airlangga memastikan rencana perluasan keran impor tersebut tidak akan mengganggu prohram swasembada pangan yang yang kini tengah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
(lav)
