Kekosongan jabatan Dubes untuk AS menjadi perhatian karena dianggap melemahkan posisi politik Indonesia di Negeri Paman Sam tersebut. Sejumlah pihak menilai, dubes seharusnya menjadi sosok pertama dan tercepat untuk merespon kebutuhan diplomatik Indonesia di negara tersebut.
Hal ini terbukti dengan belum juga bertemunya perwakilan Indonesia dengan Pemerintah AS soal tarif Trump. Padahal, Presiden Prabowo sudah menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menjadi perwakilan pemerintah.
Untuk menegosiasikan tarif impor AS itu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menunjuk sejumlah menteri terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Luar Negeri Sugiono.
"Ini kita kembalikan kepada Pak Prabowo, tentu Saudara Menlu. Tentunya ya pos-pos penting ini ya kalau bisa segera diisi. Karena kalimat segera ini, sesegeranya diplomatik itu juga ada aturan," kata Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto.
Dia pun mengklaim, DPR siap untuk langsung membahas soal pos duta besar saat lembaga tersebut menerima surat pengajuan dari Presiden Prabowo. Setelah mendapat persetujuan DPR, pemerintah dapat sesegera mungkin mengirimkan nota diplomatik ke negara setempat mengenai dubes baru.
"Biasanya kita kirim nota, nama, mereka melakukan persetujuan atau agreement gitu. Baru di sini bisa jalan. Kalau Komisi I, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, tiba, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kita jadwalkan," ujar Utut.
(azr/frg)
