Tri menyebut hingga kini skema pembiayaan 21 proyek hilirisasi tahap pertama tersebut belum rampung dibahas pemerintah. Dia juga memastikan anggaran yang digunakan nantinya berasal dari Danantara. Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) nantinya juga akan dilibatkan menggarap proyek-proyek tersebut.
“Bukan [dari investor], kita gunakan duit kita sendiri,” tutur Tri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sehari sebelumnya mengungkapkan pemerintah telah menyepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp659,2 triliun yang akan dibiayai oleh Danantara.
Bahlil menjabarkan proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas bumi (migas), pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
“Untuk 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar US$40 miliar dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan," kata Bahlil seusai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin (3/3/2025) malam.
Menurut Bahlil, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME kali ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.
"Sekarang kita tidak butuh investor negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden dengan memanfaatkan resource dalam negeri. [Hal] yang kita butuh dari mereka adalah teknologinya, yang kita butuh uangnya capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, dan off taker-nya pun dari kita,” jelas Bahlil.
Bahlil menyebutkan bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Pada era Presiden ke-7 Joko Widodo, proyek strategis nasional (PSN) gasifikasi batu bara menjadi DME memiliki taksiran nilai investasi US$2,1 miliar. Saat itu, proyek ini diharapkan menjadi program mercusuar untuk substitusi impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) yang nilainya mencapai Rp7 triliun per tahun.
Ide gasifikasi batu bara menjadi DME pada awalnya dipasrahkan pemerintah ke PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), dengan bantuan investasi dari Air Products & Chemical Inc (APCI) asal Amerika Serikat (AS).
Proyek itu sejatinya direncanakan selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang berada di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan. BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.
Dengan mendatangkan investasi asing dari APCI, proyek itu mulanya digadang-gadang sanggup menghasilkan DME sekitar 1,4 juta ton per tahun dengan memanfaatkan 6 juta ton batu bara per tahun.
Namun, pada medio 2023, APCI hengkang dari proyek tersebut untuk fokus menggarap proyek hidrogen biru di AS. Keputusan hengkang tersebut lantas membuat kelanjutan nasib proyek gasifikasi batu bara menjadi DME terkatung-katung hingga saat ini.
(wdh)
