Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki melandasi proyeksi tersebut karena adanya potensi alokasi sumber daya yang tidak tepat (resource misallocation), di mana anggaran dialihkan ke sektor yang tidak optimal dalam mengerek perekonomian.
Sebagai gambaran, efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menimbulkan ketidakseimbangan manfaat program tersebut.
"Ada anak yang bisa makan di sekolah, tetapi orang tuanya kehilangan pekerjaan. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan," ujar Jahen dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehana Hall, Jakarta, dikutip Jumat (21/2/2025).
Dengan demikian, Jahen meminta pemerintah untuk kembali mengkaji apakah efisiensi anggaran bakal menyebabkan alokasi yang tidak tepat. "Uang yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih produktif akhirnya harus dialihkan ke program-program yang mungkin dalam pelaksanaannya, supply chain-nya itu masih dalam tanda tanya yang cukup besar."
Jahen juga menyoroti pemilihan waktu dari pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di tengah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang tidak bergerak dari level 5%.
Padahal, kebijakan ekonomi pemerintah harusnya bersifat anti-siklus atau countercyclical policy, di mana belanja pemerintah naik saat perekonomian sedang lesu.
"Belanja pemerintah malah tetap atau bahkan turun. Turunnya juga mungkin karena banyak faktor tadi penerimaan pajaknya tidak berhasil dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari apakah ini akan memberikan dampak terhadap perekonomian? Pasti," ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren kontribusi konsumsi pemerintah pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7%-9% pada periode 2020-2024.
Perinciannya, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB pada 2020 yakni 9,66%; 9,25% pada 2021; 7,69% pada 2022; 7,45% pada 2023; dan 7,73% pada 2024.
Realisasi belanja negara pada 2020 berada pada Rp2.589,9 triliun, naik 12,2% secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun pada 2021 atau meningkat 7,4% dari realisasi 2020.
Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun pada 2022 atau meningkat 10,9% dari realisasi tahun 2021. Realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun pada 2023 atau meningkat 0,8% dari realisasi 2022. Terakhir, realisasi belanja negara Rp3.350,3 triliun pada 2024 atau naik 7,3% dari 2023.
(lav)
