Dia menegaskan tujuan awal hilirisasi agar smelter dapat memproduksi barang hingga tingkat lini hilir guna meningkatkan nilai tambah produk. Akan tetapi, hingga kini pelaksanaannya belum optimal.
“Kan sampai sekarang masih belum optimal ini. Harapannya ini ada yang lebih hilir lagi, supaya mungkin efeknya lebih bagus,” ujar Tri.
“Sedang dalam evaluasi lah. [Smelter] yang mana yang harus optimal misalnya mau dioptimalkan untuk [memproduksi bahan baku baterai] EV [electric vehicle/kendaraan listrik]. Misalnya dioptimalkan untuk produk-produk lain, kira-kira gitu.”
Terkait dengan PT GNI, Tri menuturkan smelter tersebut memiliki izin usaha industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian. Hal itu karena perizinan standalone smelter, atau pabrik pengolahan mineral yang tidak terintegrasi dengan tambang atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP), adalah wewenang Kemenperin.
“Kewenangan kan sudah dibagi. Untuk yang pasokan sampai ke bahan baku industri berikutnya di Ditjen Minerba. Untuk pasokannya setelah itu, itu Kementerian Perindustrian kan begitu. kan ada IUI,” ucap Tri.
Smelter PT GNI memiliki kapasitas pengolahan sekitar 1,9 juta ton bijih nikel per tahun, dengan nilai investasi ditaksir mencapai US$3 miliar. Sejak awal tahun, pabrik tersebut dikabarkan telah menyetop mayoritas dari lebih dari 20 lini produksinya.
Berbagai narasumber Bloomberg menyebut PT GNI telah menunda pembayaran pada pemasok sehingga tidak dapat memperoleh bijih nikel untuk diolah smelter-nya. Jika situasi berlanjut, menurut sumber-sumber tersebut, perusahaan kemungkinan akan segera menghentikan produksinya.
Selain akibat tekanan harga nikel yang terus turun, bisnis PT GNI dikabarkan terimbas oleh kejatuhan induk usahanya di China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co, akibat gagal bayar utang.
Sekadar catatan, Kementerian ESDM sebelumnya sempat berwacana memoratorium investasi smelter RKEF baru. Terdapat 190 proyek smelter nikel di Indonesia; terdiri dari 54 yang sudah beroperasi, 120 sedang tahap konstruksi, dan 16 dalam tahap perencanaan.
Dari 190 smelter tersebut, hanya 8 atau 9 yang memiliki teknologi berbasis hidrometalurgi atau high pressure acid leaching (HPAL) untuk mengolah limonit menjadi bahan baku baterai, sedangkan sisanya berbasis RKEF.
“Sebanyak 190 itu total 54 yang sudah beroperasi, 120 yang sedang konstruksi, 16 dalam tahap perencanaan, itu berdasarkan data BKPM,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq saat ditemui di Jakarta Barat, akhir Oktober tahun lalu.
(mfd/wdh)
