"Engga [karena protes], dinamika itu pasti kita lihat ada program-program yang memang masih berjalan. Terus kita penyesuaian-penyesuaian, angka seperti itu," ujarnya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan terdapat pertemuan antara seluruh Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama 3 Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu pada Selasa (11/2/2025).
Dari pertemuan itu, Sekretaris Menteri PPN/Kepala Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan, kementeriannya mendapatkan pemangkasan anggaran Rp1 triliun tanpa hasil diskusi.
"Potongan efisiensi yang dilakukan sejumlah Rp1 triliun itu diberikan langsung tanpa berdiskusi," ujar Teni dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Rabu (12/2/2025).
Hal yang terang, pertemuan itu hanya membahas metode atau cara yang digunakan untuk penyisiran anggaran, yakni yang hanya menyentuh belanja barang dan modal. Sehingga, efisiensi anggaran yang didapatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah Rp1 triliun.
Kementerian PPN/Bappenas mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1 triliun atau setara 50,8% dari total pagu awal Rp1,96 triliun pada 2025.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan semula anggaran kementerian dipangkas Rp1,07 triliun, tetapi dalam perkembangannya, kementerian memperoleh tambahan anggaran Rp75 miliar. Dengan demikian, sisa anggaran Kementerian PPN/Bappenas menjadi Rp968,05 miliar pada 2025.
"Melalui rapat dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, nilai efisiensi berkurang Rp75 miliar," ujar Rachmat.
Sejumlah Pegawai Sipil Negara (PNS) dari berbagai lintas sektor Kementerian/Lembaga (K/L) mengeluhkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan hingga pukul 09.30 WIB per kemarin, Rabu (12/2/2025), kata kunci 'Efisinesi' masuk ke 15 besar trending X (dulu bernama Twitter) dengan lebih dari 80 ribu postingan warganet membahas hal tersebut.
Salah satu warganet dengan nama akun @*****grawraw mengaku memikirkan nasibnya jika dana pensiun ditiadakan, menanggapi kabar adanya pengurangan biaya pensiun dan pengurangan pemberian gaji ke-13 PNS.
"Sampai PNS pensiun ditiadakan, nasib anak yatim piatu kaya saya dan temen-temen yang lain gimana?" ungkap pemilik akun tersebut, dikutip Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, keluhan yang hampir serupa juga disuarakan oleh akun @*****gbye yang menyatakan dirinya merasa pusing dengan permintaan efisiensi anggaran oleh pemerintah yang mana hal ini berdampak pada keadaan para pekerja.
(lav)
