Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency mengungkapkan rata-rata nasional harga gabah kering panen (GKP) dari petani masih di bawah harga yang ditetapkan pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500/kg.
Berdasarkan data Bapanas, rata-rata harga tersebut berasal dari 17 Provinsi yang dipantau oleh otoritas pangan nasional sejak awal tahun ini hingga 3 Februari 2025.
"Perkembangan harga rata-rata GKP ditingkat petani per 3 Februari 2025 sebesar Rp6.498/kg," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR, Selasa (4/2/2025).
Berdasarkan data yang sama, dari 17 Provinsi, sebanyak 10 Provinsi diantaranya masih mematok harga GKP dibawah HPP, yang berkisar mulai dari Rp5.558 - Rp6.412/kg, mulai dari Jawa Tengah, Jambi, Yogyakarta, hingga Banten.
Sementara itu, 7 Provinsi lainnya tercatat berada di atas HPP, dengan rentang harga mulai dari Rp6.514 - Rp7.500/kg meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Sumatera Barat, Jawa Timur, hingga Jawa Barat.
"Ada juga masih beberapa lokasi lain yang harganya masih di bahwa HPP yang sudah diputuskan," kata Arief.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah meminta kepada pengusaha penggilingan padi untuk menyerap GKP petani, sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah.
Permintaan itu dilakukan lantaran dirinya kerap mendapat laporan beberapa pengusaha penggilingan membeli GKP di bawah HPP, dengan alasan kualitas GKP yang minim.
"Jangan selalu korbankan petani. Selalu dengan alasan kadar air lah, rendaman lah, kualitas lah," ujar Prabowo dalam arahan bersama Petani di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dikutip Selasa (4/2/2025).
"Ada beberapa [perusahaan penggilingan] yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun [perusahaan] penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," Prabowo menegaskan.
Menurut dia, pengusaha akan tetap mendapatkan untung yang cukup jika mengikuti HPP GKP yang ditetapkan pemerintah. Dia mengimbau agar industri penggilingan bisa turut dalam rencana swasembada pangan dengan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen.
"Kita tidak main-main. Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan, saya bisa buka ribuan penggilingan," ucap Prabowo.
(ain)
