Trump berkampanye dengan janji untuk membatalkan perlindungan bagi transgender, termasuk dalam olahraga perempuan. Kampanyenya menyoroti isu ini secara khusus, dengan menghabiskan jutaan dolar untuk iklan anti-trans dan dalam rapat umum, di mana Trump secara rutin mengklaim bahwa atlet transgender memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan pesaing mereka.

Perintah tersebut bertujuan untuk mengharuskan lembaga-lembaga pemerintah menggunakan istilah jenis kelamin, bukan gender, dan akan meminta para sekretaris Negara, Keamanan Dalam Negeri, dan lembaga lainnya memastikan bahwa dokumen resmi, termasuk paspor dan visa, mencerminkan jenis kelamin secara akurat, menurut pejabat yang akan datang.

Perintah itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak warga Amerika atas kebebasan berbicara dan kebebasan beragama dilindungi, serta bahwa dana pembayar pajak tidak digunakan untuk layanan kesehatan transisi gender. Perintah tersebut juga akan melindungi ruang bagi perempuan di fasilitas tertentu, termasuk di penjara dan tempat penampungan korban pemerkosaan.

Jaksa Agung juga akan memberikan panduan eksplisit terkait perintah ini, tambah pejabat tersebut.

Perintah kedua akan mengakhiri inisiatif DEI dalam pemerintahan federal, dengan menargetkan praktik keberagaman yang telah memicu kemarahan kelompok konservatif, yang menilai langkah-langkah tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga kulit putih Amerika.

Reaksi terhadap program-program tersebut telah menyebabkan sejumlah perusahaan besar menghentikan atau mengurangi upaya DEI mereka dalam beberapa bulan terakhir. Aktivis konservatif telah menantang upaya keberagaman di perusahaan yang bertujuan meningkatkan representasi kelompok-kelompok yang kurang terwakili, menyusul keputusan Mahkamah Agung AS untuk melarang tindakan afirmatif dalam penerimaan perguruan tinggi pada tahun 2023.

Tindakan tambahan terkait DEI akan segera menyusul, menurut pejabat tersebut.

(bbn)