Dampak kebijakan tarif impor AS di bawah Trump akan berbeda-beda pada negara Asia, bergantung pada bentuk dan cakupan tarif juga pengecualian serta retaliasi dari negara lain.

"Trajektori ekspor Asia Tenggara tahun depan sepertinya masih akan utuh [stabil]. Namun, ketidakpastian tarif  kemungkinan akan menghambat belanja modal. Investasi lebih rentan terhenti di negara-negara yang lebih rentan terhadap kebijakan tarif terutama Vietnam dan pada tingkat lebih rendah yakni Thailand," kata Henderson.

Pada saat yang sama, penguatan dolar AS akibat kebijakan-kebijakan yang potensial mengerek inflasi bangkit lagi di negeri itu, akan berdampak pada upaya pelonggaran moneter di negara-negara Asia.

Kebijakan moneter dalam jangka panjang terancam akan tertahan di zona pengetatan agar bisa menopang kekuatan nilai tukar, membendung arus keluar modal asing juga menahan ekspektasi inflasi. "Itu akan menjadi masalah bagi Indonesia dan Filipina di mana tingkat suku bunga mereka saat ini berada 100 bps di atas tingkat bunga acuan netral," kata Henderson.

Andalkan Domestik

Pada Perang Dagang 1.0, Vietnam dan Thailand keluar sebagai negara ASEAN yang paling diuntungkan. Vietnam misalanya, nilai surplus dagang dengan AS naik tiga kali lipat sejak 2015. Sementara Thailand naik lebih dari dua kali lipat seiring perubahan rantai pasok AS yang mengurangi jalur dari China.

Sementara impor AS dari Indonesia, Malaysia serta Filipina secara umum stabil dan relatif kecil sehingga membuat tiga negara itu mungkin tidak terlalu menjadi sasaran target kebijakan Trump, menurut ekonom.

Meski begitu, secara umum kebijakan kenaikan tarif impor AS itu akan membuat arena yang dihadapi negara-negara ASEAN bakal semakin menantang. Kompetisi menarik arus penanaman modal asing akan makin ketat seiring dengan rencana Trump memberi insentif lebih besar bagi produsen merelokasi ke AS. 

"Negara-negara ASEAN mungkin tidak bisa hanya terus melihat di pinggir lapangan dalam perang dagang ini. Mungkin akhirnya mereka harus memihak atau menerapkan langkah sendiri untuk melindungi dampak buruk kebijakan dumping misalnya," kata Henderson.

ASEAN juga mungkin akan memperkuat pengeluaran di sektor pertahanan untuk menghadang Tiongkok yang makin agresif di Laut China Selatan. Imbasnya, hal tersebut akan mengurangi ruang lingkup belanja di segmen yang lebih berefek mendongkrak permintaan domestik. 

"Secara keseluruhan, negara Asia Tenggara yang ekonominya digerakkan oleh domestik seperti Filipina dan Indonesia seharusnya bisa bertahan lebih baik dalam jangka panjang. Namun, mereka tidak akan kebal terhadap volatilitas mata uang dan ancaman arus keluar modal," jelas Henderson.

Sejak kepastian Trump terpilih lagi dalam Pemilu 5 November lalu, sudah terjadi dinamika yang menarik yang sepertinya sulit untuk tidak dilihat sebagai bagian dari antisipasi Perang Dagang 2.0.

Yang masih hangat adalah penurunan BI rate. Pekan lalu, Bank Indonesia secara mengejutkan menurunkan suku bunga acuan dan menegaskan perubahan stance kebijakan moneter menjadi lebih pro pertumbuhan, bergeser dari selama ini berfokus pada stabilisasi nilai tukar.

Padahal nilai rupiah masih dalam kondisi rentan akibat fenomena strong dollar yang telah menjatuhkan rupiah hingga 4,55% dalam 12 bulan terakhir. 

"Ini saatnya menurunkan suku bunga untuk menciptakan kisah pertumbuhan yang lebih baik," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu lalu. Dalam kesempatan itu BI juga mengumumkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini, yaitu dari 4,8%-5,6% menjadi 4,7%-5,5%.

Di mata analis Mega Capital, kesediaan BI mengambil risiko besar melalui penurunan BI rate ketika rupiah masih rentan, dipercaya karena terdorong keyakinan akan fundamental ekonomi makro Indonesia.

Pertama, keputusan Kementerian Keuangan mengerem belanja pada akhir tahun lalu, melalui pembatalan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan mencapai Rp140 triliun-Rp150 triliun untuk menjaga kehati-hatian fiskal.

Kedua, peningkatan surplus dagang pada kuartal IV lalu menjadi US$ 9,09 miliar dari sebesar US$ 6,51 miliar kuartal sebelumnya. Perbaikan itu meningkatkan peluang terjaganya posisi defisit transaksi berjalan tahun 2024 di kisaran 0,6%-0,7% dari PDB.

"Faktanya, keputusan penurunan BI rate bisa menjaga defisit transaksi berjalan tetap terkendali di kisaran 0,8%-1% dari PDB tahun ini, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekspor," jelas analis Lionel Priyadi dan Muhammad Haikal.

Di sisi lain, menurut analis, berbalik badannya BI juga beberapa bank sentral di Asia lain yang mengalihkan fokus ke ekonomi domestik dan tidak melulu terpaku pada nasib nilai tukar, mengisyaratkan 'tanda menyerah'.

Langkah intervensi pasar demi menahan pelemahan mata uang seperti dilakukan BI, lama-lama bisa menguras cadangan devisa, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang terus melambat. 

“Saya memperkirakan bank sentral di Asia akan segera menyerah dalam upaya mempertahankan secara agresif mata uang mereka jika Trump melanjutkan [rencana] menerapkan tarif di tengah rezim dolar yang kuat. Bank sentral Asia mungkin akan lebih memperhatikan penarikan cadangan devisa mereka dan jika perdagangan mulai melambat secara global, itu berarti akan lebih sedikit dolar yang bisa ditambahkan ke cadangan devisa,” kata Alex Loo, Macro Strategist di TD Securities, bank investasi global asal Kanada, dilansir dari Bloomberg.

Bergabung dengan BRICS

Hal lain yang juga terjadi sebelum Trump melenggang ke Gedung Putih adalah, masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS, aliansi ekonomi dan politik yang terdiri atas Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Di mata pengamat hubungan internasional, masuknya Indonesia ke BRICS memberi sinyal kuat keinginan RI memperluas pengaruh di pentas global. 

Teuku Rezasyah, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, memandang, BRICS menawarkan akses ke pasar yang luas dengan potensi peningkatan perdagangan antar-anggota. Hal itu sejalan dengan semangat memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama untuk komoditas unggulan seperti nikel, sawit, dan batu bara.

"Dengan BRICS, Indonesia bisa memperkuat posisinya dalam negosiasi perdagangan global, sehingga tidak terlalu bergantung pada negara-negara Barat yang kerap menerapkan hambatan non-tarif," kata Rezasyah.

Hanya saja, langkah itu bukan tanpa risiko. Dengan bergabung ke BRICS, Indonesia kini juga berisiko menuai respons negatif dari negara-negara Barat.

"Kita harus siap menghadapi reaksi, seperti peningkatan tarif, hambatan non-tarif, atau bahkan pengurangan investasi dari negara-negara Barat," kata Dafri Agussalim, Analis Hubungan Internasional dari UGM.

(rui/aji)