Upaya pemakzulan Han dilakukan ketika Korea Selatan masih terguncang oleh dekret darurat militer yang dikeluarkan awal bulan ini.
Meskipun dekretnya dibatalkan dalam beberapa jam, deklarasi tersebut memicu gejolak politik, volatilitas pasar, dan gelombang protes, yang pada akhirnya berujung pada pemakzulan Yoon. Han, yang merupakan perdana menteri, telah menjabat sebagai pelaksana tugas presiden sejak 14 Desember.
Undang-undang mengharuskan setidaknya enam hakim untuk mengesahkan pemecatan Yoon. Saat ini ada enam hakim, di mana tiga kursi kosong.
Partai Demokrat, yang berhasil memimpin kampanye untuk memakzulkan Yoon, ingin mengisi kursi yang tersisa secepat mungkin karena hal ini akan menurunkan standar untuk memecat Yoon menjadi dua pertiga hakim dari 100% saat ini.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menguasai pemerintah mendesak Han untuk menolak menunjuk para calon hakim dan memboikot sidang pengesahan.
Yoon sendiri bersikeras untuk berjuang kembali ke tampuk kekuasaan lewat Mahkamah Konstitusi, yang akan mengadakan sidang pra-peradilan pertamanya pada Jumat dan memiliki waktu hingga Juni untuk membuat keputusan.
Won Merosot
Won memperpanjang kerugiannya, diperdagangkan 0,6% lebih lemah pada 1.467,10 per dolar AS di tengah ketidakpastian atas kepemimpinan negara. Mata uang ini berada di sekitar level terendah baru dalam 15 tahun terakhir, dan tetap menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini.
Masih ada pertanyaan mengenai apakah Han harus dianggap sebagai presiden atau perdana menteri jika dimakzulkan. Menangguhkan seorang presiden membutuhkan dukungan 200 dari 300 anggota parlemen, sementara pemakzulan seorang perdana menteri membutuhkan 151 suara mayoritas.
Partai Demokrat saat ini memiliki 170 kursi, menurut situs web Majelis Nasional. Ketua parlemen Woo Won-shik, anggota Partai Demokrat, mengatakan kepada para wartawan bahwa ia akan memiliki kekuatan untuk memutuskan masalah ini.
Jika Han dimakzulkan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan menjadi pelaksana tugas presiden Korea Selatan.
Sejak meletusnya gejolak politik, Bank of Korea dan pemerintah telah berjanji menyediakan “likuiditas tak terbatas” jika diperlukan karena mereka berusaha meyakinkan para pelaku pasar dan meredam kejatuhan ekonomi.
Bank sentral pada Rabu mengatakan dalam sebuah laporan kebijakan bahwa mereka berencana memangkas suku bunga acuan tahun depan setelah mempertimbangkan risiko keuangan dan kondisi ekonomi. Laporan tersebut muncul setelah kepercayaan konsumen merosot paling tajam sejak pandemi Covid-19 diumumkan pada tahun 2020.
Ketidakpastian politik membebani ekonomi yang telah diperkirakan akan tumbuh dengan laju yang lebih lambat tahun depan karena kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dengan serangkaian kebijakan proteksionis yang dapat merugikan negara-negara yang bergantung pada ekspor, seperti Korea Selatan.
(bbn)
