Bloomberg Technoz, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal purnawirawan Budi Gunawan bukan kader partai berlambang kepala banteng tersebut.
Hal ini disampaikan untuk menanggapi keberadaan Budi Gunawan dalam daftar calon menteri pada Kabinet Prabowo Subianto. Dalam sejumlah dokumentasi, mantan wakil kepala kepolisian tersebut nampak dalam acara pembekalan calon menteri dan calon kepala badan di Hambalang, Rabu (16/10/2024).
"Pak Budi Gunawan tak ber-KTA [Kartu Tanda Anggota] PDIP. Sehingga beliau bukan menjadi anggota PDI Perjuangan," kata Hasto kepada wartawan dikutip Sabtu (19/10/2024).
Kehadiran Budi Gunawan dalam daftar calon pejabat Kabinet Prabowo dihubungkan dengan rencana bergabungnya PDIP dengan pemerintahan mendatang. Selain Budi, Prabowo memang sempat dikabarkan akan merekrut sejumlah kader dan orang dekat PDIP untuk menjadi menteri, wakil menteri, atau pun kepala badan lembaga negara.
Budi Gunawan sendiri memang sosok yang dekat dengan PDIP, terutama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Saat menjadi polisi, dia adalah salah satu ajudan Megawati saat menjalani masa jabatan sebagai Presiden ke-5 pada 2021-2024.
Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Budi Gunawan juga kerap tercatat dan disebut sebagai salah satu perwakilan PDIP pada pemerintahan. Dia telah menjadi Kepala BIN sejak September 2016.
Menurut Hasto, masuknya Budi Gunawan ke dalam kabinet Prabowo bukan karena hubungan dengan PDIP. Dia menilai, secara pribadi, Budi dan Prabowo memiliki sejumlah kedekatan terutama sebagai sesama pejabat di bidang pertahanan pada era Presiden Jokowi.
"Pak Budi Gunawan dengan Pak Prabowo memang punya hubungan yang baik karena kerja sama antara BIN dan pertahanan," kata Hasto.
Dia pun mengklaim, saat menjadi Kepala BIN, Budi Gunawan sama sekali tak menjalankan tugasnya untuk kepentingan PDIP. Hal ini merujuk pada kenaikan tipis suara PDIP pada Pemilu 2019; dan penurunan suara pada Pemilu 2024 yang diklaim tak menggunakan kekuatan intelijen untuk mengkatrol elektabilitas.
Di sisi lain, menurut Hasto, PDIP hingga saat ini memang belum memutuskan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang kepala banteng tersebut belum tentu berada atau menjadi anggota koalisi pemerintah untuk lima tahun ke depan.
"Apakah mau berada di dalam atau di luar merupakan kewenangan dari Ibu Megawati. Hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang baik secara historis juga sangat kuat tentu itu akan menjadi fundamental di dalam membangun kerja sama tetapi juga keputusan politiknya," kata Hasto.
Rencana koalisi PDIP tersebut memang erat dengan kabar rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, hingga H-1, kabar pertemuan tersebut justru semakin pupus.
(red/frg)
