Logo Bloomberg Technoz

Wacana Koalisi Besar Unjuk Kekuatan Jokowi terhadap PDIP

Sultan Ibnu Affan
05 April 2023 09:40

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023). (Dok. PAN)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023). (Dok. PAN)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Wacana koalisi besar muncul usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahim dengan 5 ketua umum (ketum) partai politik. Dua koalisi yang dimaksudkan berpotensi melebur ialah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). 

Saat bertemu dengan pucuk pimpinan partai di kantor DPP PAN di Jakarta Selatan pada Minggu (2/4/2023) itu, Jokowi menilai bahwa cocok ada koalisi besar partai-partai pendukungnya di Pemilu 2024. Dalam acara itu hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Sementara yang tak tampak hadir adalah ketua umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

Diketahui bahwa Surya Paloh memang lebih awal sudah menggagas Koalisi Perubahan menggandeng dua partai politik yang tak berada dalam lingkaran koalisi pemerintah, Partai Demokrat dan PKS.

Wacana koalisi besar yang tampaknya mendapatkan lampu hijau dari Jokowi itu tak lama dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan, putri kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri cenderung merespons positif. Bahkan kata dia bila ada kesempatan lain maka tentu saja Megawati tak akan segan menjadi tuan rumah silaturahim acara ketum parpol.

"Saya nonton di televisi pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para ketum parpol yang menjalankan hal tersebut presiden akan menjadi pendengar. Itu yang saya nonton di televisi pernyataan dari presiden. Jadi yang terbaik untuk bangsa dan negara yang terbaik untuk rakyat tentu PDIP pasti akan mendukung hal tersebut," kata Puan Maharani di gedung DPR, Selasa (4/4/2023).